1 hour ago
2
Presiden Rusia Vladimir Putin.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah ketegangan global yang tak kunjung reda, langkah mengejutkan diambil oleh Vladimir Putin yang memberikan sinyal kuat untuk mengakhiri kebuntuan diplomatik dengan Washington.
Pemimpin Rusia tersebut secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif ambisius yang dirancang untuk merombak tatanan keamanan dunia dan memadamkan bara konflik di berbagai belahan bumi.
Langkah ini dipandang sebagai titik balik sejarah di tahun 2026, di mana Putin tidak hanya menawarkan dialog, tetapi juga dukungan finansial yang sangat besar. Dengan menggabungkan kekuatan politik dan komitmen materi, Rusia seolah ingin membuktikan bahwa stabilitas global hanya bisa dicapai jika para pemain utama dunia bersedia duduk bersama dalam satu meja demi kepentingan perdamaian jangka panjang.
Rusia menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan dana sebesar 1 miliar dolar AS (hampir Rp17 triliun) sebagai modal awal mendukung operasional Dewan Perdamaian. Uniknya, dana tersebut berasal dari sebagian aset Rusia yang sebelumnya dibekukan oleh Amerika Serikat. "Kita bisa mentransfer 1 miliar dolar AS dari aset Rusia yang dibekukan di bawah pemerintahan AS sebelumnya ke Dewan Perdamaian," tegas Putin dalam pertemuan dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Rabu (21/1/2026).
Aset Rusia yang dibekukan oleh negara-negara Barat mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar 300 miliar dolar AS (sekitar Rp4.700 triliun). Sebagian besar aset ini berupa cadangan devisa bank sentral Rusia yang disimpan di berbagai lembaga keuangan internasional, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa. Pembekuan masif ini mulai dilakukan sejak awal tahun 2022, segera setelah Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina.
Penyebab utama pembekuan ini adalah sanksi ekonomi berskala global yang dijatuhkan oleh sekutu Barat sebagai upaya untuk melumpuhkan pendanaan perang Rusia. Dengan memutus akses terhadap ratusan miliar dolar tersebut, Amerika Serikat dan Uni Eropa berharap dapat menekan Moskow agar menghentikan agresi militernya. Selama hampir empat tahun, nasib aset-aset ini menjadi perdebatan hukum dan politik yang alot di tingkat internasional.
Namun, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2026, pendekatan baru mulai diambil dengan mengusulkan penggunaan aset tersebut sebagai instrumen perdamaian. Putin menyatakan bahwa kementerian luar negerinya saat ini tengah mempelajari dokumen-dokumen terkait dan berkonsultasi dengan mitra strategis Rusia sebelum memberikan jawaban resmi untuk bergabung sepenuhnya dalam Dewan Perdamaian.
sumber : Antara
