1 hour ago
3
Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader Gerindra menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara mengenai kasus korupsi yang menjerat tujuh kepala daerah hasil Pemilu 2024. Terbaru, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo jadi tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Wamendagri Bima Arya merasa prihatin terhadap kepala daerah yang lagi-lagi tersandung korupsi. Apalagi ini bukan kejadian yang baru.
"Kita tentu prihatin bahwa kepala daerah kita masih ada yang melakukan tindakan seperti ini," kata Bima kepada Republika, Rabu (21/1/2026).
Bima menyebut Kemendagri sebenarnya tak henti-hentinya mendorong penerapan pemerintahan yang bersih. "Regulasi terkait tata kelola pemerintahan semua sudah jelas, Kemendagri juga sudah selalu ingatkan," lanjut Bima.
Di sisi lain, Bima memandang fenomema kepala daerah diproses hukum membuktikan Pemerintahan Prabowo Subianto tidak pandang bulu. Ini terlihat dari bupati Pati dan wali kota Madiun yang tetap diringkus KPK meski berafiliasi dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.
"Ini menunjukan bahwa penegakan hukum kita terutama di pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Pak Prabowo berjalan dengan baik, tegas dan tanpa pandang bulu, apapun latar belakang dan dari afiliasi politiknya," ujar mantan wali kota Bogor itu.
Oleh karena itu, Bima meminta kepala daerah lain menjadikan hal ini pelajaran agar tak korupsi. Bima mengingatkan tak ada satu pun pihak yang dapat menjadi bekingan ketika tersandung korupsi.
"Saya berharap ini bisa menyadarkan semua kepala daerah bahwa tidak ada bekingan politik yang bisa menyelamatkan mereka kalau terlibat korupsi," ujar Bima.
Tercatat, ada tujuh kepala daerah hasil Pemilu 2024 yang digaruk oleh KPK karena terjerat kasus korupsi. Yaitu Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Gubernur Riau Abdul Wahid.
