2 Partai Keluar dari Koalisi Netanyahu, Pemerintahan Sayap Kanan Israel Semakin Rapuh

4 hours ago 2

Aktivis yang tergabung dalam Bandung Spirit For Palestine menempelkan poster PM Israel Benjamin Netanyahu saat aksi solidaritas seni untuk Palestina di kawasan jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/4/2025). Aksi tersebut sebagai seruan dukungan dihentikannya kekerasan serta kejahatan kemanusiaan oleh Israel terhadap warga Palestina sekaligus bentuk protes ditiadakannya pertemuan peringatan Ke-70 Tahun Konferensi Asia Afrika yang dinilai bisa menjadi wadah semangat solidaritas antar negara Asia Afrika dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Pada malam hari Senin (14/7/2025), dua sayap partai United Torah Judaism (UTJ) yakni Degel Hatorah dan Agudat Israel mengumumkan pengunduran diri mereka dari koalisi pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, sebuah pemerintahan yang telah mencatatkan sejarah sebagai pemerintahan sayap kanan sepenuhnya.

Demikian juga denga Partai ultra-Orthodoks Shas. Para pemimpinnya mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari pemerintah pada Kamis (17/7/2025), karena ketidakmampuan pemerintah Netanyahu untuk meloloskan undang-undang yang akan membebaskan sebagian besar siswa yeshiva haredi dari wajib militer.

Masalah ini telah menjadi subjek dari banyak perpecahan politik dan masyarakat di Israel selama dua dekade terakhir.

Pilihan saat ini untuk menarik diri dari pemerintahan, di tengah-tengah perang terpanjang dalam sejarah Israel dan di tengah-tengah panasnya negosiasi untuk pertukaran tawanan dan penghentian perang, memiliki implikasi yang luas.

Di satu sisi, karena banyaknya korban jiwa tentara yang jatuh di Gaza, kebutuhan tentara untuk merekrut lebih banyak prajurit.

Pemerintah yang mendorong perluasan perang, sebagian besar masyarakat Israel menolak kompromi untuk membebaskan Haredim dari wajib militer.

Isu pembagian beban pertahanan telah menjadi isu sentral dalam platform politik sebagian besar partai politik, beberapa di antaranya menyatakan bahwa hukum yang adil untuk wajib militer dan sipil yang berlaku untuk semua orang muda harus diberlakukan.

BACA JUGA: Media Ungkap Ali Khamenei akan Lakukan Serangan Balasan Mendadak ke Israel

Partai-partai Haredi, dengan berbagai alasan, menuntut agar studi Taurat menjadi bentuk pelayanan publik, karena telah melestarikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Yahudi selama berabad-abad.

Beberapa bahkan berpendapat bahwa pelajaran agama lah yang melindungi Israel, bahkan di masa perang, lebih dari seni dan peralatan tempur.

Read Entire Article
Politics | | | |