4 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus bergulir pada 2026 nanti. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani alokasi anggaran MBG ini sangat besar. Yakni, nilainya mencapai Rp 335 triliun. Karena, harapannya tak ada anak yang pergi ke sekolah tanpa sarapan.
"Kami berharap, program MBG bisa menurunkan angka stunting. Kan ada 12 provinsi dengan stunting yang tinggi. Tahun 2026, ada 82 juta anak yang mendapatkan MBG, diharapkan sudah terpenuhi," ujar Netty di Kota Bandung, Senin malam (22/12/2025).
Netty mengatakan, agar pelaksanaan program MBG bisa berjalan lancar memang masih memerlukan pembenahan. Terutama, dalam aspek tata kelola, kualitas gizi, hingga pengawasan. Agar, pelaksanaannya pada 2026 benar-benar mencapai tujuan awal.
Netty mengibaratkan MBG seperti pesanan katering dalam skala besar yang dijalankan secara serentak. Sehingga, memicu berbagai persoalan di lapangan.
“Masyarakat menganalogikan MBG seperti pesanan katering. Tapi ini langsung besar dan serempak. Satu SPPG awalnya melayani sampai 4.000 penerima, lalu turun jadi 3.500, sekarang 3.000 ditambah 500 untuk ibu hamil, balita, dan menyusui. Keserempakan inilah yang memunculkan banyak persoalan,” katanya.
Terkait kualitas gizi, menurut Netty, indikator utama MBG seharusnya terletak pada nilai gizinya. “Di banyak tempat, makanan bergizi itu hanya judul di atas kertas. Pada praktiknya masih banyak ditemukan makanan ultra-proses atau pabrikan,” katanya.
Menurutnya, kebijakan lanjutan seperti kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi juru masak, serta pembatasan akses dapur pada jam tertentu merupakan langkah positif. Namun, standar SLHS perlu diseragamkan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Netty pun menilai, tantangan MBG juga berkaitan dengan kebiasaan makan masyarakat yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip gizi seimbang. Ia menyebut literasi gizi masih rendah, sehingga tidak jarang muncul permintaan menu makanan cepat saji seperti nugget atau burger.
“Ini menunjukkan masih ada disparitas antara idealisme menghadirkan makanan bergizi gratis dengan kebiasaan makan masyarakat,” katanya.
