Apindo: DSI Bisa Perkuat Tata Kelola Ekspor Tanpa Menambah Beban Dunia Usaha

5 hours ago 7

loading...

Apindo memberikan pandangan positif terhadap kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan pandangan positif terhadap kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. Badan tersebut dinilai memberikan komitmen manajemen untuk mendorong profesionalisme dalam kapasitas teknis menghadapi volatilitas komoditas global. DSI mengedepankan proses perekrutan talenta-talenta terbaik dari pasar atau the best people from the market. Upaya ini dipandang sebagai sinyal profesionalisme yang sangat kuat.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global. Ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut," jelas Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi seperti dikutip, Rabu (25/6/2026).

Baca Juga: Wamenhub Sebut Potensi Penerimaan Negara Lewat PT DSI Bisa Tembus Rp2.671 Triliun

Dia mengatakan, saat ini pelaku pasar sedang menunggu realisasi dari proses rekrutmen yang dijanjikan. Keterbukaan yang dinantikan dunia usaha antara proses rekrutmen yang terbuka, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan atau conflict of interest yang jelas.

Chandra mengatakan lembaga baru ini memiliki legitimasi kuat di mata pelaku usaha. Seluruh mandat operasionalnya harus berangkat dari hukum yang jelas, akuntabel, dan dijalankan tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," ujarnya.

Lebih lanjut, Chandra percaya DSI punya kapasitas teknis untuk membantu menekan praktik under invoicing yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena merugikan pendapatan negara. "Yang penting adalah kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga," lanjutnya.

Read Entire Article
Politics | | | |