1 day ago
7
Aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memangkas defisit perdagangan dengan kebijakan tarif resiprokal dan ancaman tarif tambahan. Langkah ini bisa berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.
Laporan Bloomberg Economics menunjukkan ketimpangan perdagangan antara AS dan mitra dagangnya. Cina menempati posisi teratas dengan defisit barang sebesar 295 miliar dolar AS, diikuti Meksiko, Vietnam, dan Jerman. Indonesia memiliki defisit lebih kecil yakni 18 miliar dolar AS, tetapi tetap perlu waspada.
Laporan ini juga membandingkan perbedaan tarif dan pajak di berbagai negara. Cina memiliki perbedaan tarif hanya 1 persen, tetapi PPN 13 persen dan hambatan non-tarif 40 persen. Vietnam dan Irlandia memiliki total beban dagang masing-masing 52 persen dan 58 persen. Indonesia sendiri menghadapi perbedaan tarif 5 persen, PPN 12 persen, dan hambatan non-tarif 13 persen, sehingga total keluhan dagangnya mencapai 30 persen.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus segera menyesuaikan strategi perdagangan agar tetap kuat menghadapi tekanan. “Kita harus tetap menjaga independensi dalam kebijakan luar negeri dan energi,” ujarnya dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).
Sementara Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan juga menyoroti ketidakpastian global akibat kebijakan tarif AS. Menurutnya, Indonesia tetap harus menunggu pengumuman resmi Trump.
"Tarif rezimnya seperti apa dan, juga harus menunggu respons dari the dirty fifteen seperti apa juga. Walau secara teoritis, perang dagang kalau itu terjadi, semua negara akan worse off, tidak ada pemenang dan akan menyeret dunia ke krisis itu dengan asumsi semua negara akan menerapkan kenaikan tarif terhadap Amerika (tit for tat),” jelasnya.
Dengan ketegangan perdagangan yang meningkat, lanjutnya, Indonesia harus segera mengambil langkah mitigasi, seperti diversifikasi pasar ekspor dan perlindungan industri dalam negeri. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
