1 hour ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai penguatan sektor hulu menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri sawit di tengah dorongan hilirisasi biodiesel B50. Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu dipacu agar pasokan bahan baku tetap terjaga.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan energi berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan petani. Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, program PSR berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat sekaligus mendukung kebutuhan bahan baku energi nasional.
“Selama ini realisasi PSR masih jauh dari target. Padahal program ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel ke depan,” kata Sabarudin, Jumat (24/4/2026).
SPKS mencatat realisasi PSR masih di bawah 50 persen setiap tahun, meski program ini telah berjalan sejak 2015 dengan target sekitar 180 ribu hektare per tahun.
Menurut Sabarudin, percepatan PSR dapat menjadi solusi tanpa perlu membuka lahan baru, sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat. Dengan peremajaan, produktivitas sawit dinilai bisa meningkat dari sekitar 10 ton menjadi 20 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun atau lebih.
“Potensi produktivitas bahkan bisa mencapai 20 hingga 30 ton TBS per hektare per tahun jika didukung praktik budidaya yang baik,” kata Sabarudin.
Ia mengatakan, peningkatan produktivitas tersebut akan memperkuat pasokan CPO untuk program biodiesel B50 yang akan diterapkan mulai Juli 2026.
Namun demikian, SPKS menilai masih ada sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari legalitas lahan hingga kebutuhan pembiayaan selama masa replanting. Petani disebut kehilangan pendapatan saat tanaman belum menghasilkan.
“Selama masa replanting, petani kehilangan penghasilan. Karena itu skema pembiayaan harus mencakup biaya hidup, bukan hanya biaya tanam,” kata Sabarudin.
SPKS mengusulkan peningkatan bantuan PSR dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare agar mencakup kebutuhan teknis dan keberlangsungan ekonomi petani. Selain itu, SPKS juga mendorong evaluasi skema subsidi biodiesel agar tidak berdampak pada harga TBS di tingkat petani.
“Jangan sampai kebijakan hilirisasi justru membebani petani melalui penurunan harga TBS akibat skema pungutan ekspor,” kata Sabarudin.
SPKS menilai keberhasilan hilirisasi sawit, termasuk program B50, sangat bergantung pada penguatan sektor hulu, mengingat sekitar 40 persen kebun sawit nasional dikelola oleh petani rakyat.
