Bahlil Tanggapi Kemunculan Bahan Bakar Alternatif Bobibos

3 hours ago 5

Home > News Friday, 14 Nov 2025, 06:15 WIB

Pemerintah masih mengkaji kelayakan bahan bakar Bobibos.

Tim pendukung Bobibos menunjukan bahan bakar Bobibos Energi Merah Putih seusai konferensi pers terkait Bobibos Energi Merah Putih di Bumi Sultan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/11/2025). Foto: Republika/PrayogiTim pendukung Bobibos menunjukan bahan bakar Bobibos Energi Merah Putih seusai konferensi pers terkait Bobibos Energi Merah Putih di Bumi Sultan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/11/2025). Foto: Republika/Prayogi

MAGENTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait bahan bakar alternatif Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos).

“Kita lagi pelajari dulu ya,” ujar Bahlil usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025), dikutip dari Republika.co.id, Rabu (12/11/2025).

Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terhadap produk tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir meminta Kementerian ESDM menindaklanjuti munculnya bahan bakar alternatif bernama Bobibos. Dalam rapat kerja bersama Bahlil dan jajaran, legislator dari Fraksi PKS itu menilai Bobibos memiliki potensi besar sebagai energi masa depan karena berasal dari bahan nabati dengan kadar oktan tinggi.

Ketua Komisi XII Bambang Patijaya meminta Kementerian ESDM menampung usulan tersebut dan memberikan jawaban resmi secara tertulis kepada DPR. Ia menilai, keterlibatan pemerintah penting agar inovasi energi lokal mendapat pendampingan dan penilaian objektif sesuai ketentuan.


Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas Laode Sulaeman menyatakan, Bobibos saat ini belum memiliki sertifikasi resmi. Pengujian yang dilakukan di laboratorium Lemigas, kata Laode, belum dapat dijadikan dasar untuk peredaran produk karena hasilnya masih bersifat tertutup antara pengembang dan lembaga penguji.

Image

Read Entire Article
Politics | | | |