3 hours ago
5
Universitas Gadjah Mada (UGM) terlibat dalam pembangunan hunian bagi warga korban bencana di Provinsi Aceh.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Gadjah Mada ikut terlibat menjalankan respons kebencanaan terpadu melalui pendekatan berlapis dari fase darurat hingga pemulihan hunian di Provinsi Aceh. Pada fase awal tanggap darurat, keterbatasan akses listrik menjadi tantangan utama di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor.
Melalui Pusat Studi Energi (PSE), UGM menyalurkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) portable sejak 28 Desember 2025. Bantuan difokuskan ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang mengalami gangguan pasokan listrik pascabencana. Ketersediaan listrik menjadi kebutuhan mendesak untuk penerangan, komunikasi, dan layanan dasar masyarakat.
Dukungan energi bersih diposisikan sebagai respons awal sebelum infrastruktur utama kembali pulih. Dr Rachmawan Budiarto mewakili PSE UGM, menyampaikan, penyaluran PLTS portabel dilakukan di wilayah Pantan Kemuning, Timang Gajah, Simpur di Mesidah, Kabupaten Bener Meriah serta Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
Menurut dia, PLTS portabel yang disalurkan memiliki kapasitas 200 watt peak (WP) dan diberikan dalam tiga paket utama. Perangkat dirancang modular agar mudah dipasang dan dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat setempat.
"Tim Pusat Studi Energi UGM melakukan pendampingan pemasangan serta pengoperasian di lapangan. Pendampingan bertujuan memastikan pemanfaatan listrik berjalan optimal dan aman. Dukungan energi surya membantu menjaga aktivitas masyarakat tetap berlangsung dalam kondisi darurat," katanya di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Rachmawan menjelaskan, kehadiran listrik alternatif menopang layanan dasar ketika jaringan listrik utama belum berfungsi normal. Fase tanggap darurat diposisikan untuk menjaga daya tahan komunitas dalam situasi krisis. Rachmawan menyebut, energi bersih menjadi pondasi penting sebelum memasuki tahap pemulihan lanjutan.
Memasuki fase pemulihan hunian, UGM memperluas intervensi ke wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Berangkat dari pengalaman membangun 100 unit hunian sementara (huntara), skala program dikembangkan hingga 550 huntara berbasis pemanfaatan kayu hanyut.
