10 hours ago
7
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan keberatan terhadap komposisi Dewan Eksekutif Gaza yang diumumkan Gedung Putih. Keberatan utama Israel tertuju pada dimasukkannya perwakilan dari Qatar dan Turki dalam dewan penasihat yang akan mengawasi pemerintahan sementara Jalur Gaza.
Menurut laporan Channel 12 Israel, sebagaimana diberitakan Aljazeera yang mengutip sumber berpengetahuan, Netanyahu menyampaikan keberatan ini dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Netanyahu menegaskan bahwa keputusan untuk membentuk dewan tersebut merupakan "kejutan" bagi Israel dan dibuat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam percakapan itu, Rubio dikabarkan membalas bahwa keputusan untuk melibatkan Qatar dan Turki sudah final dan "tidak ada jalan kembali."
Ketidakpuasan Israel juga disuarakan oleh pejabat senior yang dikutip harian Yediot Aharonot. Pejabat itu menyatakan bahwa keikutsertaan Qatar dan Turki tidak termasuk dalam kesepahaman awal dengan Washington, dan wewenang dewan dinilai belum jelas. Lebih lanjut, keterlibatan kedua negara itu disebut sebagai "tindakan balas dendam" dari penasihat Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff, atas sikap keras Israel yang menolak membuka Perlintasan Rafah sebelum semua jenazah tahanan dikembalikan.
Penegasan Netanyahu dan Penolakan Tak Resmi
Dalam pidatonya di sidang Knesset (parlemen Israel) pada hari Senin, Netanyahu mengonfirmasi adanya perbedaan pendapat dengan Washington mengenai dewan ini. Namun, ia menegaskan bahwa Israel tetap akan melanjutkan ke fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden AS Donald Trump, tanpa merinci lebih lanjut sifat perselisihan tersebut.
Meski demikian, Netanyahu bersikukuh bahwa tidak akan ada tentara Turki atau Qatar yang diterjunkan di Gaza. Pernyataan ini, seperti dilaporkan koresponden Al Jazeera, hanya membatasi kehadiran militer dan tidak menutup kemungkinan peran kedua negara dalam rekonstruksi dan aspek masa depan Gaza lainnya.
Kantor Perdana Menteri Israel juga secara resmi menyatakan pada hari Minggu bahwa tidak ada koordinasi dengan AS terkait pengumuman dewan tersebut, dan masalah ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menlu AS Marco Rubio.
Respons Gaza dan Komposisi Dewan
Di sisi lain, Kantor Media Pemerintah di Gaza menyambut baik pembentukan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, kantor tersebut menilai langkah ini sebagai upaya mengatasi realitas administrasi dan pelayanan di Gaza, sejalan dengan prioritas menghentikan agresi dan mengurangi penderitaan warga. Mereka menyatakan kesiapan penuh untuk proses penyerahan kewenangan agar transisi berjalan lancar.
