3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi terus diperluas melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hingga 19 Desember 2025, penyaluran KPR FLPP secara nasional mencapai 263.017 unit senilai Rp 32,67 triliun.
Rumah subsidi tersebut tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota dengan dukungan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.998 pengembang. Skema FLPP menjadi instrumen utama pemerintah untuk menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menilai program perumahan subsidi masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kualitas hunian. Di antara bank penyalur, peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih mendominasi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat penyaluran 182.952 unit KPR Sejahtera FLPP sepanjang 2025, atau sekitar 70 persen dari total nasional.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan KPR subsidi tetap menjadi portofolio utama perseroan.
“Mulai tahun 2026, kami akan create demand dengan mencari debitur yang potensial dari institusi-institusi yang ada di berbagai sektor,” tutur Nixon dalam keterangan yang diterima Republika, dikutip Ahad (21/12/2025).
Dari sisi perbankan syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk turut memperkuat distribusi KPR FLPP bagi MBR. Hingga tahun ini, BSI telah merealisasikan sekitar 4.000 unit KPR FLPP secara year to date, sementara total penyaluran sejak 2012 mencapai lebih dari 65.000 unit senilai Rp 8,5 triliun.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menegaskan pembiayaan rumah menjadi kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlanjutannya. BSI, lanjut Anggoro, siap ambil bagian dalam program strategis pemerintah yang berupaya menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.
“Setiap tahunnya, kami berupaya secara optimal untuk menyalurkan kuota yang diberikan kepada BSI karena rumah merupakan kebutuhan dasar untuk hidup yang berkelanjutan,” ujar Anggoro.
Anggoro menambahkan kualitas pembiayaan KPR FLPP BSI tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF) di bawah 2 persen. Penyaluran terbesar berada di kawasan industri dengan serapan tenaga kerja MBR tinggi, seperti Makassar, Palembang, dan Semarang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut capaian penyaluran FLPP tahun ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu,” ungkap Heru.
