1 hour ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan pernyataannya mengenai kemungkinan Pemilu 2029 dipercepat merupakan analisis pribadi, bukan kehendak politik untuk mengubah jadwal pemilu. Ia menjelaskan analisis politik berbeda dengan kehendak atau kemauan politik.
“Kalau analisis kan itu kan begini, ada kemungkinan biasa 2029, tapi kok ada analisis lebih cepat? Tidak perlu ditarik, biar saja waktu membuktikan itu. Saya tidak meralat pernyataan saya, saya cuma bilang bahwa kita itu bisa diperbaiki,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, pernyataannya muncul dari pengamatan terhadap dinamika masyarakat, termasuk perkembangan gerakan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang berkembang di ruang publik.
“Kalau kehendak politik, kemauan politik, sama analisis politik, dua hal yang beda,” ujarnya.
Budi Arie mengatakan pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan jadwal pemilu harus ditempatkan dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Ia menegaskan tidak bermaksud mendorong pihak tertentu untuk mempercepat pemilu.
“Saya enggak berusaha meng-encourage atau mengajak. Saya cuma bilang ini kalau dinamika ini harus ditata dengan baik. Dinamika masyarakat yang terjadinya harus dikelola dengan baik,” katanya.
Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman perubahan politik pada masa lalu yang perlu menjadi bahan pembelajaran dalam membaca dinamika politik saat ini.
“Kalau soal pemilu dipercepat atau pemilu sesuai jadwalnya, lebih bagus. Dan kita memang sepakat dengan dasar reformasi kita bahwa pemilu lima tahun sekali,” kata Budi Arie.
Ia mengingatkan pengalaman perubahan politik pada 1997 hingga 1999 perlu menjadi pertimbangan agar dinamika politik saat ini dihadapi secara cermat.
“Tetapi kan saya cuma ingatkan kepada kawan-kawan semua, kita pernah punya pengalaman, iya kan? Tahun 97-99, sehingga kita harus waspada, harus mengantisipasi ini dengan cermat dan dingin,” ujarnya.
Budi Arie menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan seluruh dinamika politik diselesaikan berdasarkan aturan konstitusional.
“Pokoknya demokrasi dan konstitusi. Kita ikut aturan. Taat aturan,” katanya.
sumber : Antara
