2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Status tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi ancaman krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor pertanian selama musim kemarau.
Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon Samsul Huda mengatakan, penetapan status siaga darurat mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah memperkuat kesiapsiagaan.
“Status siaga darurat ini menjadi langkah antisipasi agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan mitigasi dan penanganan dampak kekeringan di tengah masyarakat,” ujar Samsul, Senin (6/7/2026).
Samsul menjelaskan, BPBD telah memetakan sejumlah risiko selama musim kemarau. Selain berkurangnya ketersediaan air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat akibat mengeringnya vegetasi di berbagai wilayah.
Menurut dia, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga berpotensi terdampak. Padahal, ketiga sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan data BPBD, kekeringan pernah melanda 57 desa di 21 kecamatan pada 2019. Kondisi sempat membaik pada 2020 hingga 2022, namun kembali meluas pada 2023 dengan dampak di 38 desa pada 21 kecamatan. Pada 2024, jumlah desa terdampak turun menjadi 19 desa di enam kecamatan, sedangkan sepanjang 2025 tidak tercatat adanya desa terdampak kekeringan.
Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena puluhan desa kembali masuk peta wilayah rawan kekeringan. Wilayah tersebut tersebar di Kecamatan Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, dan Tengah Tani.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD menyiapkan armada mobil tangki untuk distribusi air bersih serta mengaktifkan Posko Komando Darurat Kekeringan selama masa siaga.
Pemerintah daerah juga melanjutkan upaya jangka panjang melalui pembangunan sumur bor bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hingga kini, program tersebut telah menjangkau Desa Walahar dan Desa Cupang di Kecamatan Gempol, Desa Beber di Kecamatan Beber, serta Desa Kamarang dan Desa Greged di Kecamatan Greged. "Kami juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat,” kata Samsul.
Menurut dia, edukasi difokuskan pada penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, serta mekanisme pelaporan kondisi darurat yang disebarluaskan melalui media sosial dan grup WhatsApp warga.
Samsul mengatakan, penanganan kekeringan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari BMKG dalam penyediaan informasi cuaca dan peringatan dini, BNPB dalam dukungan penanganan bencana, hingga pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami juga berharap ketersediaan air bersih bagi masyarakat bisa tetap terjaga, dan potensi kerugian akibat kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” ujar Samsul.
