3 hours ago
4
Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga kanan), Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria (kedua kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (ketiga kiri), dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) mendengarkan sambutan Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani saat Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4/2025). Acara tersebut digelar dalam rangka penyampaian arah strategis BPI Danantara Indonesia serta memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani melaporkan perkembangan terkini terkait lembaga yang ia pimpin tersebut. Kepada Presiden Prabowo Subianto ia menyebut sejak diluncurkan, mereka telah bergerak cepat, berkoordinasi, dan memperkuat fondasi.
Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025. "Alhamdulillah, sejak 21 Maret, seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, sudah resmi menjadi bagian dari Danantara Indonesia," kata Rosan, saat memberikan sambutan dalam acara Town Hall Danantara. di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (28/4/2025).
Ia menegaskan, kehadiraan Danantara di waktu yang tepat. Ia mengaitkan dengan situasi terkini. Secara global tantangan terlihat dari segala arah.
Baik itu dalam konteks politik maupun ekonomi. Setiap negara, menurutnya, harus memperkuat diri sendiri. Ini yang dilakukan Indonesia lewat Danantara.
"Karena kalau kita lihat pada akhir-akhir ini tensi dari geopolitik, geoekonomi dunia yang sudah semakin meningkat tajam menyadarkan banyak bangsa di dunia ini kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain. Oleh sebab itu kehadiran Danantara benar-benar pada waktu yang sangat tepat," tutur Rosan.
Ia menerangkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, adanya Danantara merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Intinya tentang perekonomian disusun sebagai usaha Bersama atas azas kekeluargaan. Ia menekankan pada kata disusun bukan tersusun.
Menurut Rosan, kata demikian, menggambarkan pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar sudah melenceng dari kepentingan nasional. "Oleh sebab itu, kehadiran Danantara Kembali lagi, adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan," kata tokoh yang juga bertugas sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini.
Sejumlah tokoh hadir dalam town hall ini. Selain Presiden Prabowo, ada Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian Wakil Ketua Dewas Danantara Indonesia, Muliaman Hadad, seluruh Dewan Pengawas. Lalu beberapa Menteri Koordinator seperti Agus Harimurti Yudhoyoni (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan sebagainya.
