2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di ujung-ujung negeri, tempat ombak belajar memecah karang dan angin membawa kabar asin ke sela-sela rumah panggung, TNI Angkatan Laut mendirikan dapur. Bukan dapur untuk memasak rindu yang lama mengendap di dada para prajurit, melainkan dapur yang mengolah harapan menjadi nasi hangat dan lauk bergizi.
Di titik-titik yang nyaris luput dari peta, di pulau-pulau kecil yang hanya terdengar jika badai menerjang, Komando Daerah Angkatan Laut mendapat perintah tegas: bangun Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi. SPPG. Nama yang kaku, namun misinya lembut: menyajikan makan bergizi gratis untuk anak-anak yang selama ini hanya mengenal program pemerintah dari layar kaca yang berdebu.
“Setiap Kodaeral harus punya SPPG,” kata Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Puspom AL, Jakarta Utara, Kamis itu. Kalimatnya pendek, tapi gelombangnya panjang. Suaranya tidak keras, tapi mantap, seperti denyut laut yang tak pernah lelah menghantam karang. Kini, 46 dapur telah berasap.
Empat puluh lainnya masih dalam tahap mendirikan tiang, dan beberapa masih menanti restu dari Badan Gizi Nasional. Satu per satu, dapur-dapur itu menghidupkan dirinya. Asap tipis mengepul dari cerobong sederhana, membawa aroma sayur bening dan ayam goreng ke ruang-ruang kelas yang dulu hanya diisi suara guru dan derit papan tulis.
Anak-anak yang paginya hanya singgah di warung tetangga untuk nasi sisa semalam, kini duduk rapi dengan nampan di depan mereka. Makanan itu dijamin higienis. Ada ahli gizi di balik layar. Tapi yang paling nyata: ada negara yang tidak lagi hanya bicara, tapi menyuapi.
Tapi Ali tak hanya memikirkan gizi. Di balik panci dan wajan, ia melihat peluang. “Harapannya mengurangi angka pengangguran dan semuanya dapat manfaatnya, dan mencegah stunting terutama pada anak-anak,” ujarnya.
Setiap dapur yang berdiri adalah ladang kerja baru bagi warga sekitar. Ibu-ibu yang sebelumnya hanya diam di rumah, kini mengenakan celemek dan memegang centong. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, menyuapi masa depan bangsa.
Sementara di jalur yang berbeda, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengupayakan agar Tim Pendamping Keluarga, yang berjumlah 597 ribu orang, bukan lagi berjalan kaki menyusuri pematang sawah dan lorong-lorong sempit. Ia ingin mereka diberi kendaraan roda dua.
sumber : Antara
