4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (20/5) telah resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan Suryo Utomo.
Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintahan baru untuk memperkuat fondasi fiskal negara.
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat, menilai pergantian pujuk pemimpin DJP tersebut akan menjadi babak baru bagi DJP dalam upaya menyempurnakan reformasi perpajakan nasional.
“Posisi strategis yang diemban Bimo Wijayanto dengan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sekaligus mengamankan penerimaan negara ini merupakan tantangan yang tidak ringan,” ujar Ariawan di Jakarta, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Namun demikian, Ariawan menilai, dengan rekam jejak pendidikan dan berbagai karier pada lintas lembaga yang sangat relevan dengan tugas barunya itu, Bimo Wijayanto mampu menjawab tanggung jawab dan tantangan yang diberikan Presiden Prabowo.
Ariawan mencontohkan, Bimo adalah analis senior dengan keahlian dalam pemodelan deteksi fraud dan analisis kepatuhan pajak. Pengalaman ini menurut Ariawan sangat penting untuk memahami kompleksitas administrasi perpajakan dari sisi teknis dan strategis.
Selain itu, Pengalaman Bimo di luar DJP, seperti di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menurut Ariawan juga akan memberikan lanskap pandang yang lebih luas dalam menentukan visi DJP dalam menghimpun penerimaan negara.
Dia menjelaskan, Kombinasi pengetahuan mendalam tentang perpajakan dan pengalaman praktis di bidang investasi menunjukkan bahwa penunjukan ini merupakan langkah yang disengaja dan strategis oleh Presiden Prabowo.
Pemerintahan baru memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yang sangat bergantung pada investasi.
BACA JUGA: Analis Militer: Tak Mudah Bagi Israel untuk Taklukkan Gaza!
“Oleh karena itu, seorang Dirjen Pajak dengan pemahaman mendalam tentang investasi dapat menjembatani kesenjangan antara promosi investasi dan peningkatan penerimaan pajak,” tutur Ariawan.
Ariawan berharap, di bawah kepemimpinan Bimo, DJP akan melakukan pendekatan yang lebih terintegrasi, yaitu kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul pendapatan, tetapi juga secara aktif mendorong iklim investasi yang kondusif.
