2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritik keras pemerintah yang dinilai terlalu masif mengintervensi sektor moneter. Hal itu menyusul kabar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus politisi Partai Gerindra, Thomas Djiwandono, akan menggantikan posisi Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
“Tentu kita semua bisa menilai bagaimana pemerintah getol untuk mengintervensi sektor moneter melalui Bank Indonesia. Tidak hanya isu soal Tommy yang masuk ke BI, namun kita juga melihat dalam beberapa bulan terakhir pemerintah selalu mempertanyakan soal peran BI dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Nailul kepada Republika, Selasa (20/1/2026).
Nailul menerangkan, di antaranya adalah soal protes Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kerap meminta BI menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate untuk mendukung program fiskal. Selain itu, kehadiran Wamenkeu dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI juga menyita perhatian publik.
“Saya khawatir bahwa masuknya anggota aktif Partai Gerindra, akan membawa dampak buruk terkait independensi BI,” ungkapnya.
Nailul menekankan, BI merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemerintah. Karena itu, wajar muncul kekhawatiran jika ada anggota aktif partai politik yang masuk ke jajaran Dewan Gubernur BI.
“Sektor moneter adalah benteng terakhir perekonomian nasional. Ketika sektor fiskal buruk kinerjanya, sektor moneter bisa menopang. Tapi saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter yang sudah kita bangun selama ini. Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai,” jelasnya.
Nailul melanjutkan, ia juga mengevaluasi kinerja Thomas selama menjabat sebagai Wamenkeu sejak Juli 2024. Menurutnya, kinerja Thomas di sektor fiskal tersebut terbilang gagal.
“Tommy juga selama ini mengurus fiskal dan terbukti gagal, defisit melebar, namun ini justru didorong untuk menduduki posisi Gubernur BI kelak. Jelas pemikiran yang tidak logis, hanya kepentingan pribadi dan Partai Gerindra saja yang membenarkan hal tersebut,” ujarnya.
“Buktikan terlebih dahulu mampu mengurus anggaran dengan baik dan bener meskipun hanya Wamenkeu. Baru publik menilai apakah ada perbaikan atau tidak. Ini seperti Gubernur BI jalur Parpol,” lanjutnya menegaskan.
Sebelumnya diketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur BI Juda Agung mundur dari posisinya. Terkonfirmasi pula bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden kepada DPR RI untuk mengisi posisi tersebut. Tiga nama diusulkan, salah satunya Wamenkeu Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo.
