5 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina pada Senin mengecam pembongkaran rumah milik sebuah keluarga Kristen di Birzeit. Mereka juga mengecam pengusiran keluarga lain dari tempat tinggal mereka di desa Kristen Taybeh, wilayah kegubernuran Ramallah.
Kantor berita WAFA melansir, Komite tersebut mengutuk keras tindakan pasukan pendudukan Israel yang membongkar dua bangunan tempat tinggal berlantai empat milik keluarga Abed di kota Birzeit, sebelah utara Ramallah, serta pengusiran paksa keluarga Bashir Naim Kuna dari rumah mereka di kota Taybeh, sebelah timur Ramallah, di tengah ancaman dan serangan terus-menerus oleh para pemukim ilegal.
Komite menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan bagian dari kebijakan sistematis Israel yang menargetkan warga Palestina beserta properti mereka. Tujuannya merampas tanah dan rumah serta memaksakan pembangunan permukiman kolonial melalui kekerasan.
Hal ini mengancam keberadaan warga Palestina, termasuk kehadiran komunitas Kristen yang telah mengakar kuat di tanah ini.
Disebutkan bahwa keluarga Kuna baru saja menempati rumah mereka di Taybeh setelah mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas, namun mereka hanya sempat tinggal di sana selama satu minggu sebelum dipaksa untuk pergi.
Komite menegaskan kembali bahwa umat Kristen Palestina merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Palestina serta sejarah dan identitas Palestina; oleh karena itu, penargetan terhadap rumah, tanah, dan properti mereka merupakan serangan terhadap keberadaan bangsa Palestina secara keseluruhan.
Komite menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan politiknya serta mengambil langkah-langkah serius dan efektif guna menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Komite menegaskan bahwa kebijakan pembongkaran, perampasan, dan pengusiran paksa tidak akan berhasil mencabut bangsa Palestina dari tanah mereka, menghapus identitas dan sejarah Palestina, ataupun memaksakan realitas baru melalui kekerasan.
Tingkat kekerasan oleh pemukim Yahudi, penghancuran rumah, dan pengusiran paksa yang mencapai rekor tertinggi dipicu oleh persaingan di dalam koalisi pemerintahan Israel, kata Zachary Foster, seorang sejarawan dan pemimpin redaksi Palestine Nexus.
"Ini adalah pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel," ujar Foster kepada Aljazirah, seraya menambahkan bahwa setiap partai berlomba-lomba untuk menunjukkan sikap paling keras terhadap warga Palestina.
"Begitulah cara memenangkan pemilu di Israel."
Intensifikasi serangan massal (pogrom) terhadap warga Palestina bermula pada Oktober 2023 dan belum juga mereda, ungkapnya. Sekitar 3.800 warga Palestina telah terusir secara paksa dari wilayah Tepi Barat yang diduduki dan berada di bawah kendali penuh Israel—yakni sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C—dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Diperkirakan sebanyak 35.000 hingga 40.000 orang lainnya juga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di kamp pengungsi Nur Shams, Tulkarem, dan Jenin.
Foster menyatakan bahwa tekanan untuk menghentikan pengusiran paksa tersebut tidak akan datang dari dalam Israel sendiri. "Perubahan itu tidak akan datang dari dalam rumah sendiri. Perubahan akan datang dari luar," ujarnya.
Hal itu berarti penerapan sanksi, boikot, dan divestasi, katanya, serta tindakan terkoordinasi dari berbagai pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok hak asasi manusia, dan serikat pekerja.
