Gudang Penuh, Harga Tak Kunjung Turun: Menakar Ulang Strategi Stabilisasi Beras

SRI PURWANTI

Kebijakan | 2026-07-10 10:12:33

Ada yang janggal dalam lanskap perberasan nasional sepanjang 2026. Di satu sisi, pemerintah berulang kali mengumumkan rekor bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog menembus 5 juta ton pada April, lalu naik lagi menjadi 5,17 juta ton per akhir Juni, level tertinggi sepanjang sejarah Republik. Bandingkan dengan stok awal 2024 yang hanya sekitar 1,3 juta ton secara nasional, kini stok nasional awal 2026 saja sudah melonjak 164 persen dari titik itu. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik menunjukkan harga beras justru terus merangkak naik dan menjadi penyumbang inflasi selama enam bulan berturut-turut sejak awal tahun. Dari penggilingan hingga meja makan, harga tak kunjung turun, bahkan di sejumlah wilayah timur Indonesia, harga beras premium tercatat hingga 97 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pertanyaannya sederhana namun mendasar, jika stok melimpah adalah obat bagi harga tinggi, mengapa obat itu tidak bekerja dengan baik saat ini?

sumber: Bulog.co.id

Pelajaran dari 2024: Stok Bukan Segalanya

Tahun 2024 menyisakan pelajaran penting. Ketika itu, stok nasional relatif tipis namun pemerintah masih mampu menahan gejolak harga melalui kombinasi intervensi yang terukur, meski inflasi beras tahunan sempat menyentuh 5,28 persen (Februari 2024). Perbandingan ini menegaskan bahwa besar-kecilnya stok di gudang bukanlah faktor tunggal penentu harga di pasar. Yang jauh lebih menentukan adalah “bagaimana” stok itu dikelola, seberapa cepat stok dialirkan kembali ke masyarakat, dan seberapa selaras kecepatan penyaluran dengan laju permintaan riil di masyarakat.

Fenomena ini bukan hal baru dalam ekonomi pangan. Pengalaman India, misalnya, kerap dijadikan rujukan bahwa persoalan pangan tak selalu soal ada-tidaknya stok, melainkan soal distribusi. Gudang yang penuh tidak otomatis menahan inflasi jika pelepasannya lambat, jalur distribusinya tersumbat, atau volume yang digelontorkan jauh lebih kecil dibanding skala cadangan yang tersimpan.

Mengapa stok besar tidak otomatis menekan harga? Ada beberapa masalah yang membuat rekor stok tahun ini belum berbanding lurus dengan harga yang terkendali.

Pertama, kompetisi perebutan gabah di hulu. Untuk mengejar target penyerapan 4 juta ton setara beras pada 2026, Bulog menjadi pembeli agresif di tingkat petani, bahkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Di lapangan, harga gabah kerap jauh melampaui HPP tersebut, utamannya pada pertengahan tahun rerata nasional bahkan menembus lebih dari Rp6.900 per kilogram. Akibatnya, penggilingan swasta yang wajib menjual beras dengan harga maksimal sesuai HET kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga wajar, sementara ongkos pengadaan Bulog sendiri melonjak hingga mendekati Rp19.500 per kilogram, jauh di atas harga jual yang diizinkan bagi pelaku usaha swasta. Kenaikan harga dasar di hulu ini pada akhirnya menjalar ke harga yang dibayar konsumen.

Kedua, volume penyaluran belum sebanding dengan skala cadangan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2025 hanya terealisasi 802.939 ton dari target 1,5 juta ton - karena adanya penghentian penyaluran per Februari hingga dimulai kembali pada Juli. Pada 2026, SPHP dipatok sekitar 828 ribu ton (mengikuti realisasi 2025) dengan dukungan subsidi Rp4,97 triliun. Angka ini terlihat kecil dibandingkan cadangan lebih dari 5 juta ton yang mengendap di gudang. Ibarat kolam yang penuh air, namun keran yang dibuka hanya sekadar menetes, tekanan harga di pasar tidak benar-benar mereda.

Ketiga, distribusi antarwilayah yang timpang. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sementara harga di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi) relatif terjaga di bawah HET, harga di Zona II (sebagian besar Sumatera, NTT dan Kalimantan) dan Zona III (Maluku dan Papua) jauh melampaui batas atas yang ditetapkan, bahkan berlangsung berbulan-bulan tanpa koreksi berarti.

Langkah yang Sudah Ditempuh Pemerintah

Untuk meredam tekanan ini, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog sebenarnya telah menempuh sejumlah langkah konkret. Penyaluran SPHP tahun ini dirancang berjalan sepanjang tahun dengan penyesuaian volume di masa panen, agar tidak menekan harga gabah petani. Skema satu harga nasional untuk beras SPHP sebesar Rp12.500 per kilogram juga diberlakukan mulai 2026 agar warga di Sumatera dan kawasan timur tidak membayar lebih mahal. Kanal distribusi turut diperluas lewat BUMN/BUMD, ritel modern, hingga pengecer pasar rakyat, dan pembelian dibatasi maksimal 25 kilogram per konsumen untuk mencegah penimbunan dan penjualan ulang oleh pihak ketiga.

Langkah-langkah ini patut diapresiasi. Namun, sebagaimana ditunjukkan data inflasi beras yang masih persisten, intervensi tersebut tampaknya belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan dari sisi hulu.

Langkah Antisipasi ke Depan

Membengkaknya CBP sejatinya adalah modal fiskal yang mahal jika tidak dikelola secara efisien. Agar cadangan besar ini benar-benar tertransmisi menjadi harga yang kompetitif di tingkat konsumen, sekaligus tidak membebani neraca Bulog dalam jangka panjang, ada sejumlah langkah kebijakan yang perlu segera ditempuh.

Pertama, percepat dan perbesar volume pelepasan SPHP, dengan prioritas pada wilayah yang mencatatkan selisih harga terhadap HET paling lebar, seperti Papua dan kawasan timur Indonesia lainnya. Menahan stok yang sudah melampaui kapasitas gudang milik Perum Bulog tanpa akselerasi distribusi bukan hanya kontraproduktif terhadap stabilisasi harga, tetapi juga menambah opportunity cost dari dana dalam persediaan.

Kedua, lakukan evaluasi berkala atas kapasitas gudang dan logistik Bulog. Dengan kapasitas milik sendiri hanya sekitar 3 juta ton, sementara harus ditopang sewa tambahan lebih dari 2 juta ton, struktur biaya penyimpanan (carrying cost) berpotensi terus membengkak dan menekan efisiensi rotasi stok — sebuah risiko operasional yang layak menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja lembaga pangan negara.

Ketiga, buka ruang dialog kebijakan yang lebih transparan dengan pelaku usaha penggilingan swasta sehingga gap harga gabah terhadap HPP tidar terlalu lebar. Gap harga gabah terhadap HPP, mengindikasikan kompetisi perebutan gabah antara Bulog dan penggilingan swasta, dimana paling intens justru di wilayah sentra produksi, bukan di wilayah defisit. Target penyerapan pemerintah berisiko menciptakan distorsi persaingan yang merugikan produsen swasta dan mendorong kenaikan harga sejak dari hulu, yang pada gilirannya dapat mendorong tekanan inflasi pada komponen volatile food.

Keempat, hirilisasi beras menjadi produk turunan (al: tepung beras dan bihun) melalui kerjasama BULOG dan industri makanan. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko beras turun mutu di gudang BULOG, karena stok yang mendekati batas waktu simpan atau mengalami penurunan kualitas dapat segera diserap dan diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum benar-benar rusak.

Rekor stok beras semestinya menjadi jaring pengaman, bukan sekadar angka kebanggaan di atas kertas. Pengalaman 2024 hingga 2026 menunjukkan bahwa ketahanan pangan sejati tidak diukur dari seberapa penuh gudang, melainkan seberapa efektif isi gudang itu sampai ke meja makan masyarakat dengan harga yang wajar. Tanpa perbaikan pada sisi distribusi dan tata kelola hulu-hilir, gudang isinya penuh beras hanya menjadi monumen keberhasilan administratif. Sementara di pasar, ibu-ibu rumah tangga tetap harus merogoh kocek untuk semangkuk nasi.