5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eskalasi perang Iran-Israel dinilai menciptakan ketidakpastian pada pasokan minyak global, seiring dengan kabar bahwa Selat Hormuz, jalur distribusi utama minyak dunia, berpotensi ditutup. Ketidakpastian ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah akibat terganggunya suplai.
Indonesia pun berpotensi terdampak, khususnya dengan terkereknya harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini diprediksi turut membebani anggaran subsidi BBM pemerintah.
“Indonesia merupakan negara pengimpor minyak, sehingga eskalasi perang ini akan berdampak pada harga minyak yang diimpor. Ketika harga minyak internasional naik, biaya produksi dan impor BBM juga meningkat,” kata Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, kepada Republika, Senin (23/6/2025).
Shofie menjelaskan, harga jual BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar umumnya dipertahankan tetap oleh pemerintah demi stabilitas sosial dan politik. Selisih antara harga pokok yang naik dan harga jual yang tetap inilah yang ditanggung sebagai subsidi oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kenaikan harga minyak dunia otomatis memperbesar selisih tersebut, sehingga membengkakkan anggaran subsidi,” ungkapnya.
Ia menilai, pembengkakan anggaran subsidi akan semakin buruk apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah. Pasalnya, transaksi minyak dilakukan dalam dolar, sehingga jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar impor BBM menjadi lebih besar.
Berdasarkan pagu APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 26,7 triliun dari total anggaran subsidi energi sebesar Rp 203,4 triliun. Angka ini meningkat 23,61 persen year on year (yoy) dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 21,6 triliun.
Kuota BBM subsidi diberikan sebanyak 19,4 juta kiloliter (KL), dengan target realisasi subsidi Solar untuk lebih dari 4 juta kendaraan, dan subsidi Pertalite untuk lebih dari 157,4 juta kendaraan. Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah sebesar 82 dolar AS per barel.
