1 day ago
5
Petugas keamanan berjaga berlatar belakang lambang partai di DPP PPP di Jakarta, Senin (18/8).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Tomafi memastikan Muktamar PPP akan digelar beberapa bulan lagi. Arwani menyebut tanggal pasti pelaksanaan Muktamar masih digodok internal PPP.
"DPP baru memutuskan bulannya antara Agustus-September. Kepastian tanggal akan diputuskan lagi oleh DPP," ujar Arwani kepada Republika, Jumat (30/5/2025).
Arwani menyampaikan muktamar merupakan forum tertinggi partai untuk memusyawarahkan langkah strategis PPP untuk kembali ke Senayan. Ini mencakup langkah strategis partai seperti evaluasi atas jalannya program partai, kebijakan dan kepemimpinan partai, proses dan hasil pemilu serentak 2024.
"Termasuk juga evaluasi apakah struktur partai sekarang ini masih kompatibel dalam menghadapi sistem demokrasi pemilu nasional yang berubah cepat dan sangat dinamis," ujar Arwani.
Arwani menegaskan, hal itulah yang terpenting bagi para kader dan 672 pemilik suara di Muktamar. Kemudian dalam Muktamar akan memilih nama penting untuk memimpin agenda perubahan PPP. Namun, Arwani menyadari beredarnya nama-nama calon ketua umum PPP seiring semakin dekatnya pelaksanaan muktamar.
"Munculnya nama-nama itu bagian dari dinamika politik dan semangat kader untuk urun rembug, memberi masukan karena rasa cinta kepada partai PPP ini. Bahkan di luar kader juga merasa ingin memberi peran untuk PPP ke depan," ujar Arwani.
Arwani juga memandang nama-nama eksternal yang ingin jadi Ketum PPP menandakan PPP itu milik umat, bukan milik pengurus saja. Secara politik, menurutnya hal ini menegaskan ada beragam pilihan bagi muktamirin nanti.
"Ada yang ingin tetap memilih ketum sekarang dan ada yang ingin perubahan ingin ganti ketum baru. Semua sah untuk diputuskan nanti oleh muktamirin," ujar Arwani.
Sebelumnya, sejumlah nama internal dan eksternal mencuat jelang Muktamar PPP 2025. Beberapa nama berpeluang menjadi ketua umum PPP. Dari internal PPP, hanya Plt Ketum Muhamad Mardiono dan Sekjen Arwani Tomafi.
PPP juga mengakui adanya pihak eksternal yang masuk bursa calon ketum PPP. Tapi ada beberapa nama yang mundur dari pencalonan seperti Menteri Sosial (Mensos) sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Adapun peluang Mentan Andi Amran Sulaiman masih terbuka karena belum menyatakan mundur.
