3 hours ago
5
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono saat hadir di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabar mengenai rencana tukar guling antara Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dinilai memicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga nyaris menyentuh Rp 17.000 per dolar AS. Pelemahan Mata Uang Garuda tersebut dinilai terpengaruh dinamika politik di kalangan elite.
“Saya kira pelemahan rupiah yang (nyaris) menyentuh Rp 17.000 ini merupakan bentuk hukuman dari pasar terhadap isu penempatan orang partai ke jajaran Dewan Gubernur BI,” ungkap pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Noval Adib saat dikonfirmasi Republika, Selasa (20/1/2026).
Diketahui, Thomas Djiwandono merupakan politisi Partai Gerindra. Ia menjabat sebagai bendahara umum di partai politik yang dipimpin Prabowo Subianto, Presiden RI, yang juga merupakan paman Thomas.
Meski belum ada keputusan resmi mengenai pengganti Juda Agung, isu yang beredar menyebutkan Thomas, yang akrab disapa Tommy, akan menggantikannya. Sebaliknya, posisi Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan diisukan akan diisi oleh Juda Agung. Kemungkinan masuknya Thomas ke otoritas moneter tersebut kemudian menjadi sorotan pasar.
Noval mengungkapkan mekanisme pasar secara agregat bekerja secara jujur dalam mencerminkan psikologi para pelaku pasar. Ia menilai, meskipun dalam skala kecil mekanisme pasar dapat dimanipulasi, secara keseluruhan pasar bereaksi apa adanya.
“Sebagai otoritas moneter tertinggi, BI sudah semestinya, seperti selama ini, bersikap netral dan independen dari pengaruh politik. Mengatur lalu lintas rupiah sama dengan mengatur hajat hidup orang banyak tanpa memandang kepentingan partai atau kelompok tertentu,” terangnya.
Dengan adanya isu tukar guling antara Thomas dan Juda Agung tersebut, Noval menilai wajar jika pasar bereaksi dan menekan nilai tukar rupiah.
“Kalau kemudian ada yang mencoba bermain-main dengan menempatkan orang partai politik di BI, maka wajar pasar menyambutnya dengan kekecewaan dan memberikan hukuman,” tegasnya.
“Pemerintahan Prabowo mestinya menyadari hal ini. Di tengah kondisi fundamental ekonomi yang tidak terlalu kuat, seharusnya Presiden tidak bermain-main dengan menyeret BI ke dalam kepentingan kelompok tertentu. Biarkan BI tetap bekerja secara independen dan bebas dari intervensi politik,” lanjutnya.
