19 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik saat melaksanakan agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jumat (22/5/2026).
Dalam dialog bersama warga, Iwan menerima berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pelatihan kerja, kesejahteraan kader Posyandu, penanganan banjir, hingga persoalan layanan kesehatan BPJS.
Menurut dia, pengawasan langsung ke tingkat kelurahan penting dilakukan agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga di lapangan,” ujar Iwan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Warga berharap pelatihan keterampilan dapat lebih dekat dengan lingkungan masyarakat melalui pelaksanaan di tingkat kelurahan atau RW sehingga lebih mudah dijangkau para pencari kerja.
Warga juga mengeluhkan minimnya insentif bagi kader Posyandu. Padahal, kata Iwan, para kader memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. “Beban kerja kader Posyandu cukup besar. Karena itu, perlu ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka,” katanya.
Persoalan banjir di RW 011 Kelurahan Jatirasa juga menjadi sorotan. Warga meminta adanya normalisasi saluran air serta penguatan tanggul untuk mengurangi risiko genangan saat musim hujan.
Di sisi lain, masyarakat berharap adanya dukungan logistik kebencanaan seperti perahu karet dan pelampung untuk membantu proses evakuasi mandiri ketika banjir terjadi.
Tak hanya itu, masalah tunggakan iuran BPJS Kesehatan juga masih dikeluhkan sebagian warga. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kepesertaan mereka terblokir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iwan memastikan seluruh temuan lapangan akan dibawa ke DPRD Jawa Barat untuk dibahas bersama dinas dan pihak terkait. Ia menegaskan persoalan banjir, kesehatan, hingga kesejahteraan kader Posyandu harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
“Penanganan banjir dan kebutuhan alat evakuasi akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah dan BPBD. Sementara terkait BPJS dan kader Posyandu, ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus diperjuangkan,” ujar Iwan.
