13 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Hampir separuh dari total populasi di Indonesia saat ini adalah perempuan. Pada Semester I tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat 139.907.921 dari 282.477.584 jiwa di Indonesia adalah perempuan. Dengan data tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyimpulkan bahwa separuh potensi pembangunan bangsa ada pada perempuan.
Pernyataan tersebut didukung dengan data bahwa 64,5 persen dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Hal ini pula yang meningkatkan perhatian bersama untuk memastikan sumber daya perempuan benar-benar berkualitas, produktif, dan berdaya saing.
Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, data ini menjadi refleksi penting. Fakta bahwa sebagian besar perempuan Indonesia yang bekerja, justru berjuang di sektor informal seperti UMKM.
Meski tak selalu tercatat sebagai pekerja formal, kontribusi perempuan terhadap ekonomi bangsa tak bisa diabaikan. Namun, perjuangan perempuan dalam UMKM sering kali dibayangi oleh tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap perlindungan kerja, fasilitas usaha yang layak, serta jaminan hukum dan sosial. Maka dari itu, pemberdayaan UMKM milik perempuan juga perlu dipahami sebagai bagian dari perjuangan buruh perempuan Indonesia hari ini.
Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Fajarini Puntodewi mengatakan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk membantu peningkatan daya saing UMKM, baik di pasar dalam atau luar negeri.
“Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program untuk mendorong pemberdayaan perempuan, mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan. Dengan kata lain, mendorong kemajuan UMKM artinya mendorong pemberdayaan perempuan,” ujar Puntodewi ketika menjadi panelis dalam rangkaian agenda Konferensi Komisi Status Perempuan di PBB New York, Amerika Serikat pada Rabu (13/3/2024).
Ia menjelaskan program-program yang diinisiasi pemerintah meliputi pengembangan produk dan peningkatan kapasitas; fasilitasi akses pasar dalam negeri, luar negeri, dan akses permodalan; serta penyelenggaraan pusat informasi dan digitalisasi perdagangan. Puntodewi menyimpulkan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan berbagai upaya untuk mendukung perempuan.
“Perlu berbagai upaya untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan. Seperti upaya pembangunan ekosistem finansial yang kondusif untuk perempuan, peningkatan kapasitas yang tertarget, pembangunan basis data yang kuat untuk mendorong formulasi kebijakan yang tepat termasuk dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta transformasi struktural khususnya dalam mengubah mindset terhadap peran perempuan dalam perekonomian,” jelasnya.
