Nelayan memasang panel surya di atas kapalnya sebelum melaut di Pelabuhan Perikanan Ternate, Maluku Utara, Senin (30/9/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat komitmen pengelolaan laut berkelanjutan dengan menggandeng Konservasi Indonesia (KI) dalam pengembangan kawasan ekosistem karbon biru. Kolaborasi ini ditandai lewat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) dan KI di Jakarta.
Direktur Jenderal PRL Kartika Listriana mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam mentransformasi sektor kelautan, sekaligus memperkuat dasar ekologis dalam penataan ruang laut.
“Kami akan menyusun pedoman teknis cadangan karbon biru, menganalisis daya dukung dan biaya-manfaat, serta menyusun profil kawasan karbon biru di lokasi prioritas,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).
KKP dan KI akan berkolaborasi dalam pengelolaan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan kawasan karbon biru, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kartika menekankan, sinergi lintas sektor ini juga mendukung target konservasi global, yakni perlindungan 30 persen kawasan laut atau marine protected area (MPA).
Kerja sama ini menjadi bagian dari pendekatan ekonomi biru yang diusung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di mana pengelolaan ruang laut dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menambahkan, kolaborasi ini bukan hanya menyentuh aspek teknis dan sains, tetapi juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah.
“Kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagaimana kerja sama antara pemerintah dan mitra pembangunan mampu mendorong inovasi kebijakan dan aksi nyata untuk keberlanjutan laut Indonesia,” ujar Meizani.