9 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menuntaskan permasalahan blankspot dan sinyal lemah serta investasi kawasan kecerdasan buatan (AI) dan pusat data nasional di Bintan, Kepri.
Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di Jakarta, Jumat, Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang Haris Pratamura telah menyampaikan dua usulan tersebut.
"Pemprov Kepri telah mengidentifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten, yakni Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun," kata Nyanyang dalam keterangannya yang diterima di Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Menurut Wagub, beberapa wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan prioritas penanganan, termasuk juga Tambelan, Dabo, dan Lingga.
Selain itu, Nyanyang juga menyampaikan rencana ambisius Pemprov Kepri untuk membangun kawasan AI dan pusat data nasional di Pulau Bintan, dengan menyiapkan lahan seluas 3.000 hektare.
Lokasi yang dipilih itu merupakan lahan bekas tambang yang memiliki potensi energi terbarukan (air, solar, dan angin) serta memiliki akses langsung ke jaringan kabel laut internasional.
"Ini bukan sekadar infrastruktur digital. Ini adalah lompatan strategis agar Kepri menjadi beranda digital NKRI," ujar Nyanyang.
Proyek ini, katanya, akan mengintegrasikan pasokan listrik hingga satu gigawatt, lalu klasifikasi data terbuka untuk layanan cloud pihak ketiga, serta dukungan Program Revitalisasi Nasional (PRN) untuk pengembangan energi di kawasan Tanjunguban dan Kijang.
Menanggapi usulan tersebut, Nezar Patria memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Kepri.
Menurutnya, data dari Dinas Kominfo Kepri sudah lengkap dengan koordinat lokasi.
BAKTI Komdigi akan segera bergerak untuk menindak lanjuti 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal.
"Percepatan penyediaan infrastruktur TIK di wilayah 3T menjadi prioritas nasional dan selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital," ujarnya.
Sementara, Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Kementerian Komdigi Mira Tayyiba menegaskan pembangunan kawasan AI dan pusat data di Kepri merupakan proyek strategis yang sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta, namun pemda tetap harus dilibatkan secara aktif.
Ia mendorong pemda memperoleh kontribusi minimal 15 persen dari total nilai investasi.
Hal ini bentuk kolaborasi yang adil antara pusat, daerah, dan swasta, termasuk menekankan pentingnya penggunaan teknologi hijau dalam operasionalisasi proyek tersebut.
"Pembangunan pusat data harus berbasis energi terbarukan dan sistem pendingin yang efisien. Kebutuhan daya untuk pemrosesan AI sangat besar, sehingga pendekatan ramah lingkungan menjadi mutlak,” kata Mira.
sumber : Antara
