2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Audit lingkungan perlu dilakukan setelah terjadinya bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh dinilai diperlukan untuk menelusuri faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem yang juga Anggota Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV mengatakan, tragedi longsor di lereng Gunung Burangrang pada Sabtu (24/1/2026) harus jadi bahan evaluasi erius terhadap pengelolaan lingkungan. Rajiv menekankan, audit lingkungan diperlukan untuk memastikan apakah bencana dipicu faktor alam semata atau diperparah oleh aktivitas manusia.
Menurut Rajiv, bencana alam tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai dampak cuaca ekstrem. Ia menilai kerusakan ekosistem, lemahnya pengawasan tata ruang, serta dugaan alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana harus diperiksa secara serius agar tragedi serupa tidak terus berulang.
“Harus ada keberanian mengusut apakah longsor ini dipicu oleh kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan di kawasan rawan atau penyebab lainnya. Pemerintah daerah bersama penegak hukum perlu melakukan investigasi secara transparan terkait penyebab longsor ini. Semua harus dibuka ke publik,” kata Rajiv dalam siaran pers, Ahad (25/1/2026).
Rajiv menilai kawasan lereng dan hulu seperti Gunung Burangrang memiliki fungsi ekologis vital sebagai kawasan penyangga kehidupan. Ketika kawasan tersebut mengalami tekanan akibat pembukaan lahan, perizinan bermasalah, hingga lemahnya penegakan hukum, risiko bencana menjadi semakin besar.
“Kalau kawasan lindung atau hutan penyangga dialihfungsikan tanpa kendali, maka longsor tinggal menunggu waktu. Ini bukan sekadar musibah, tapi peringatan keras soal tata kelola lingkungan,” kata Rajiv.
Sebagai Anggota Panja Alih Fungsi Lahan, Rajiv menambahkan Panja DPR RI akan mengevaluasi seluruh perizinan yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di berbagai wilayah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan di kawasan rawan bencana.
“Kami Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab banjir, longsor serta bencana lainnya untuk mendalami apakah ada penyalahgunaan alih fungsi lahan atau tidak,” kata Rajiv.
Rajiv turut menyampaikan duka cita atas korban longsor di Kabupaten Bandung Barat. Ia berharap keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut.
Rajiv yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, juga memastikan kehadiran negara bagi warga terdampak. Ia menyatakan bantuan kemanusiaan segera disalurkan, terutama bagi warga yang terpaksa mengungsi.
“Tim di lapangan sudah bergerak. Bantuan akan segera dikirim untuk meringankan beban warga terdampak longsor di Bandung Barat,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara BNPB Jawa Barat, bencana longsor tersebut menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 82 warga masih dinyatakan hilang. Tim gabungan hingga Ahad (25/1/2026) masih melakukan operasi pencarian di lokasi kejadian.
