Pengemudi ojek online (Ojol) melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garuda Indonesia menggelar aksi disejumlah titik di Jakarta yakni di kawasan Patung Kuda, Gedung DPR RI hingga kantor Kementerian Perhubungan. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan salah satunya kebijakan potongan biaya aplikasi sebesar 20 persen oleh aplikator yang dinilai memberatkan para pengemudi ojek online.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengemudi ojek daring atau online (ojol) mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (20/5/2025) siang. Massa itu hendak melakukan aksi menuntut potongan dari aplikator diturunkan menjadi 10 persen.
Berdasarkan pantauan Republika, massa mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda sejak pukul 12.00 WIB. Lantaran massa yang berdatangan makin banyak, aparat kepolisian akhirnya melakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan sejak sekitar pukul 12.30 WIB.
Setelah sampai di kawasan Patung Kuda, massa kemudian menggelar mimbar bebas di kawasan. Mereka menyerukan tuntutan dari para pengemudi ojol, salah satunya terkait potongan dari aplikator yang sudah lebih dari 20 persen.
"Kami minta potongan dikurangin jadi 10 persen. Selama ini, potongannya bisa 20 persen, bahkan lebih," kata salah seorang pengemudi ojol, Rivat (28 tahun).
Diketahui, petugas mengerahkan sebanyak 2.554 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemprov Jakarta untuk mengamankan dua aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan Patung Kuda dan depan Gedung DPR/MPR. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengamanan dilakukan tanpa membawa senjata api.
"Kami pastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. Petugas tidak dibekali senjata api karena tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya," ujar Susatyo.
Ia menambahkan, seluruh jajaran di lapangan telah diarahkan untuk melayani para peserta aksi dengan pendekatan yang ramah. Petugas juga akan menghormati hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
"Kami layani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama," ujarnya.