2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 11 dari 14 bank umum syariah yang ada di Indonesia masih masuk dalam kelompok bank dengan modal inti (KBMI 1). Artinya, mayoritas bank umum syariah di Indonesia memiliki modal minim di bawah Rp 6 triliun.
“Saat ini hanya satu bank umum syariah yang berada di KBMI 3 dengan modalitas antara Rp 14—Rp 70 triliun. Dan dua bank umum syariah yang berada diantara modalitas Rp 6—Rp 14 triliun. Dan masih ada 11 bank umum syariah lainnya yang rentangnya masih di bawah Rp 6 triliun,” ungkap Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani dalam agenda Investor Daily Round Table bertema ‘Ekonomi Syariah: Pilar Stabilitas Ekonomi’ di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Sebagai informasi, OJK dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengatur pengelompokan bank berdasarkan modal inti atau KBMI. Ada empat kelompok KBMI, yakni KBMI 1 untuk bank dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp 6—Rp 14 triliun, KBMI 3 dengan modal inti Rp 14—Rp 70 triliun, serta KBMI 4 dengan modal inti di atas Rp 70 triliun.
Bank syariah di Indonesia yang masuk KBMI 3 adalah PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Total modal intinya sekitar Rp 22,6 triliun. BSI hingga saat ini masih menjadi satu-satunya bank umum syariah terbesar di Indonesia.
Ayahandayani menyampaikan, OJK terus mendorong perbankan syariah untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih menggeliat dengan memperluas pangsa pasar (market share). Sampai sekarang, setelah perbankan syariah lahir selama tiga dekade, angka pangsa pasar perbankan syariah masih terbilang minim, yakni sekitar 7 persen.
“Eksposure perbankan syariah sekitar 7,59 persen market share-nya dibandingkan dengan perbankan secara nasional. Masih cukup banyak ruang yang bisa dieksplor oleh perbankan syariah ke depan,” ujarnya.
Melihat masih banyaknya bank umum syariah yang bermodal inti minim, OJK mendorong langkah saling bersinergi antarbank umum syariah tersebut. Sinergi itu bisa diimplementasikan dari segi inovasi, pemanfaatan teknologi, jaringan, perbaikan layanan, ataupun pengembangan SDM.
“Kita melihat 11 ini yang masih kecil, memang kita harapkan mereka harus tetap tumbuh, karena kalau mereka kecil, layanannya juga terbatas. Karena itulah bagaimana mereka bisa memiliki layanan yang baik tentunya bisa bersinergi. Dalam roadmap kita sebenarnya berharap ada transformasi dari perbankan syariah,” tuturnya.
OJK diketahui sudah mengeluarkan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah sejak 2023. Roadmap tersebut mengejawantahkan semangat kesyariahan di industri perbankan. Termasuk juga mendorong kedekatan perbankan syariah ke sektor riil, yang pada akhirnya akan memberi dampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perbankan syariah harus memiliki filosofi kemaslahatan, dalam arti bahwa tidak hanya tujuannya untuk keuntungan secara material tapi juga untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Ini dual function yang ada di perbankan syariah, inilah yang kita harapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
