2 hours ago
3
Pasukan Kontingen Garuda UNIFIL melakukan defile usai mengikuti upacara Pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (9/4/2025). (ILUSTRASI)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Media-media Israel melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan diterjunkan ke Jalur Gaza. Pasukan TNI akan diterjunkan untuk menangani aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama gencatan senjata Tahap II pemerintahan Trump
Hal ini awalnya dilaporkan lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin malam. Indonesia selama ini telah disebut-sebut sebagai negara yang mungkin berkontribusi pada ISF bersama dengan UEA, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan lainnya.
Namun hingga saat ini, belum ada satu negara selain Indonesia yang menyampaikan rencana penerjunan pasukan.
Menurut laporan tersebut, pasukan Indonesia mungkin akan mendarat di Gaza dalam beberapa minggu kedepan. Penerjunan itu tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari.
KAN melaporkan, baik ISF pada umumnya, maupun Indonesia pada khususnya, tidak akan melakukan konfrontasi langsung dengan Hamas atau secara proaktif melucuti senjata mereka.
Sebaliknya, mereka diharapkan untuk mengawasi garis gencatan senjata saat ini dan mungkin menangani masalah-masalah terkait perbatasan lainnya. Misalnya, tentara Indonesia diharapkan mengawasi beberapa garis pertahanan di wilayah Khan Yunis dan Rafah di Gaza selatan.
Rencana penerjunan pasukan itu juga dilaporkan masih memerlukan penyelesaian masalah-masalah kompleks. Di antaranya soal aturan keterlibatan alias rules of engagement jika Hamas melakukan kontak dengan pasukan Indonesia yang tergabung dalam ISF.
Ada juga pertanyaan tentang berapa banyak pasukan Indonesia yang akan bergabung. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai negara mana yang akan mengikuti contoh Indonesia, dan kapan.
Terakhir, jika Hamas belum memulai proses pelucutan senjata yang serius pada awal Mei – sesuai dengan batas waktu 100 hari pemerintahan Trump – maka tidak jelas apakah ISF akan terus berlanjut atau apakah Israel akan kembali melakukan operasi darat besar-besaran di Gaza.
