1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas, mengancam memicu reaksi berantai di Timur Tengah. Di tengah dinamika ini, Rusia secara gamblang mengingatkan bahaya intervensi militer, sementara sejumlah negara berdaulat bersatu mengecam tekanan Barat terhadap Teheran melalui forum internasional.
Vasily Nebenzya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, menegaskan bahwa solusi militer terhadap Iran "tidak dapat diterima, berbahaya, dan dapat memicu konsekuensi regional." Ia mengkritik upaya Barat yang, menurutnya, terus 'menjelekkan' Iran, termasuk melalui narasi tentang protes internal, tanpa mempertimbangkan dampak luasnya.
"Pada tanggal 15 Januari, atas permintaan Amerika Serikat, sebuah pertemuan Dewan Keamanan diselenggarakan, dan pernyataan delegasi Barat hanya berisi tuduhan terhadap Teheran," kata Nebenzya.
"Namun kami dan sejumlah kolega konstruktif lainnya mengembalikan diskusi ke mandat utamanya: menunjukkan bahwa ancaman nyata berasal dari ancaman menggunakan kekerasan terhadap Iran dan campur tangan dalam urusan internalnya."
Peringatan lebih tajam datang dari Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Ia menggambarkan Timur Tengah sebagai «ladang ranjau yang siap memicu reaksi berantai», di mana eskalasi AS‑Iran bisa memicu ledakan tak terkendali.
"Terlalu banyak ranjau yang terkubur di sana, menunggu untuk meledak karena kecerobohan," tegas Lavrov dalam wawancara dengan RT.
"Iran adalah mitra dan tetangga dekat kami. Kami peduli dengan perkembangan situasi, karena ini sangat berbahaya bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi seluruh Timur Tengah."
Lavrov menekankan bahwa Moskow tidak berupaya memaksakan kehendak, tetapi siap berperan konstruktif jika kedua pihak mencapai perjanjian damai. Namun nada peringatannya jelas: intervensi militer akan memicu kekacauan multi‑dimensi.
Protes Internasional Atas Tekanan Barat
Di tengah tekanan politik terhadap Iran, Kelompok Sahabat Pembela Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa merilis pernyataan tegas pada Rabu, mengecam langkah Uni Eropa yang dianggap melanggar hukum internasional.
