1 day ago
4
Anggota suku yang setia kepada Houthi menginjak bendera AS dan Israel selama protes anti-AS dan anti-Israel, di pinggiran Sanaa, Yaman, 25 Januari 2024.
Oleh : Dina Y Sulaeman, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Presiden Macron seolah antitesis dari pernyataan sebelumnya di acara Indonesia-China Business Reception 2025.
Dalam pernyataan yang ditujukan untuk memuji China yang disebutnya konsisten membela Palestina, Prabowo secara eksplisit menggunakan kata penindasan, imperialisme, kolonialisme, dan apartheid.
Dalam konteks diplomasi internasional, penyebutan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa Presiden Indonesia ingin menegaskan narasi anti-kolonial dalam konteks perjuangan bangsa Palestina dan bangsa-bangsa Selatan yang masih terjajah secara ekonomi dan politik oleh negara-negara Utara.
Sayangnya, dalam pertemuan dengan Macron, narasi antikolonial ini dihempaskan dengan kalimat: “Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya.”
Frasa “hak Israel untuk hidup” (the right to exist) dan “hak untuk membela diri” (the right of self-defence) adalah frasa yang sangat sering disampaikan oleh Israel dan negara-negara pendukungnya, terutama Amerika Serikat.
BACA JUGA: Masjid Al Aqsa di Ambang Bahaya, Netanyahu Seakan Mengejek Arab yang Bungkam tak Berdaya?
Hukum internasional soal hak hidup Israel
Dalam hukum internasional, tidak dikenal adanya pasal “hak sebuah negara untuk hidup.” Negara, ketika sudah berdiri dan menjadi anggota PBB, berarti sudah “hidup” (sudah eksis, sudah berwujud).
Yang dilindungi oleh hukum internasional adalah “hak manusia untuk hidup.” Israel sebagai anggota PBB sama sekali tidak bisa mengklaim bahwa ia melakukan genosida di Gaza untuk “menjamin hak hidup” atau “menjamin keselamatan”-nya.
