REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya hidup dan memberikan santunan kepada keluarga korban longsor di tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, yang terjadi pada Jumat (30/5/2025).
“Pertama, korban bukan hanya pegawai. Ada pedagang asongan yang punya anak tiga, sopir, kenek, keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa ini. Kami menanggung biaya hidup anak-anak dan menyiapkan santunan keluarga,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyasi saat memberikan keterangan di Bandung, Sabtu (31/5/2025).
Dedi juga menegaskan bahwa pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial bagi keluarga korban. “Saya meminta pengelola tambang melakukan penanganan sosial pada keluarga korban. Kan nambang untungnya banyak, harus ada tanggung jawab,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sejak tiga tahun lalu saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI, dirinya sudah meminta aktivitas tambang dihentikan karena dinilai berisiko tinggi dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja.
“Tiga tahun lalu saya ingatkan. Pemprov Jabar tahun ini memang sedang mengevaluasi moratorium perizinan tambang. Tambang yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak memenuhi standar kerja akan kami tutup,” jelasnya.
Tambang Gunung Kuda diketahui memiliki izin sejak 2020 dan akan berakhir pada akhir 2025. Namun, Dedi memastikan izin tersebut tidak akan diperpanjang. Bahkan, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional tambang tersebut.
“Tadi malam sudah kami keluarkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Tambang ini dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah. Ada dua tambang serupa dikelola yayasan yang juga sudah ditutup,” kata dia.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar akan semakin selektif dalam menerbitkan izin tambang dan tidak akan mengeluarkan izin baru. Dedi juga mengklaim telah menutup ratusan tambang ilegal selama masa jabatannya.
“Tanya ESDM, di Karawang saya tutup, di Subang banyak saya tutup. Penambangan emas milik WNA Korea Selatan juga saya tutup. Penutupan tambang ilegal akan terus dilakukan,” ujarnya.
Hingga Sabtu, jumlah korban longsor tercatat 14 orang meninggal dunia, tujuh orang luka-luka, dan 11 lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga tertimbun material longsor.