6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Pemerintah Partai Buruh Inggris dilaporkan telah menyetujui ekspor senjata senilai sekitar 160 juta dolar AS ke Israel antara Oktober dan Desember 2024, lebih besar dari total yang disetujui selama empat tahun masa kepemimpinan Konservatif sebelumnya.
Angka tersebut, dikutip dari Middleeastmonitor, Ahad (18/5/2025) yang diambil dari data perizinan ekspor strategis yang baru saja dirilis, mencerminkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dukungan militer Inggris untuk Israel ketika negara pendudukan itu melanjutkan genosida di Gaza
Sebagai perbandingan, dari 2020 hingga 2023, lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel mencapai sekitar 144 juta dolar AS.
Termasuk 39 juta dolar AS pada 2020, 30 dolar juta AS pada 2021, 52 juta dolar AS pada 2022, dan 23 juta dolar AS pada 2023.
Angka-angka yang mencolok ini, yang dikumpulkan oleh Campaign Against Arms Trade (CAAT), muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap dukungan militer Inggris yang sedang berlangsung untuk Israel ketika negara penjajah itu melanjutkan perang yang menghancurkan di Jalur Gaza yang terkepung.
"Ini adalah pemerintah Partai Buruh yang membantu dan bersekongkol dengan genosida Israel di Gaza," kata Emily Apple, Koordinator Media CAAT.
"Sungguh memuakkan bahwa alih-alih memberlakukan embargo senjata dua arah secara penuh, pemerintah Keir Starmer justru meningkatkan jumlah peralatan militer yang dikirim Inggris ke Israel secara besar-besaran."
Pengungkapan ini bertepatan dengan kasus di Pengadilan Tinggi di mana pemerintah Inggris mempertahankan keputusannya untuk terus memasok komponen jet tempur F-35 yang digunakan oleh Israel di Gaza.
Di bawah hukum internasional dan domestik, Inggris berkewajiban untuk menangguhkan ekspor senjata di mana terdapat risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Namun, pengacara pemerintah berargumen bahwa bukti-bukti yang ada tidak mendukung kesimpulan bahwa genosida sedang atau telah terjadi di Gaza.
BACA JUGA: Media Militer Israel Ungkap Trump Jauhi Netanyahu dan Tutup Komunikasi, Ada Apa?
Hal ini, terlepas dari desakan pemerintah sendiri bahwa penentuan genosida adalah wewenang pengadilan.
Menanggapi hal tersebut, CAAT menantang klaim pemerintah, menyoroti apa yang disebutnya sebagai kontradiksi dalam narasi resmi.
