6 hours ago
5
Sejumlah siswa berjalan memasuki barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Ratusan siswa SMA/SMK dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki perilaku khusus seperti terlibat tawuran, terafiliasi geng motor, kecanduan permainan daring (game online), mabuk dan perilaku tidak terpuji lainnya menjalani program pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ombudsman Jawa Barat mengkritik program siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer tidak transparan dan berpotensi dapat terjadi maladministrasi. Kritik tersebut terkait target sasaran siswa yang tidak dijelaskan secara detail oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun dari Pemprov Jawa Barat.
Kepala Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana mengatakan terus mencermati program yang diperkirakan masih terus berproses dan berkembang. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara program tersebut.
Ia menyebut pro kontra terhadap pelaksanaan program siswa bermasalah dikirim ke barak merupakan hal biasa dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Akan tetapi, dalam proses pro kontra tersebut penyampaian informasi dari Pemprov Jabar tidak lengkap.
"Sebagian besar informasi program diperoleh masyarakat melalui pernyataan lisan Gubernur Jawa Barat di berbagai media sosial yang tentunya tidak dapat memuat informasi lengkap," ucap dia saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).
Meski selanjutnya terdapat surat edaran gubernur Jawa Barat tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, ia mengatakan masih belum memberikan informasi lengkap mengenai tujuan, sasaran, dan pelaksanaan pembinaan khusus tersebut. Padahal, ia mengatakan keterbukaan sebagai salah satu asas pelayanan publik penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kriteria murid yang menjadi sasaran pembinaan khusus ini masih perlu diperjelas lagi.
