Pakar Hukum Andrie Taruna: Energi dan Pangan Harus Tumbuh Bersama

JAKARTA - Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan dua agenda strategis nasional yang tampak saling berbenturan. Dua agenda tersebut yakni, percepatan transisi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penguatan perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan .

Pakar hukum Andrie Taruna menilai fenomena tersebut bukanlah benturan substantif, melainkan akibat dari desain kebijakan yang belum matang. Andrie menjelaskan secara konstitusional, baik sektor energi maupun pangan memiliki tujuan tunggal, yakni kemakmuran rakyat.

Menurut Andrie, tidak ada aturan hukum yang memandatkan salah satu sektor harus mengalahkan sektor lainnya. "Padahal, bila dibaca lebih jernih, benturan itu sesungguhnya bukan konflik substantif, melainkan konflik semu yang lahir dari desain kebijakan dan tata ruang yang belum cukup matang," ujarnya, Senin (23/3/2025).

Baca juga: Ketahanan Pangan Nasional sebagai Pilar Kedaulatan

Persoalan muncul ketika proyek PLTS skala besar membutuhkan lahan dengan kriteria teknis tertentu, seperti intensitas surya tinggi dan topografi landai, yang sayangnya sering kali tumpang tindih dengan lahan pertanian produktif.

Andrie menyoroti ruang nasional selama ini masih dikelola dengan paradigma monofungsi. Andrie menyebut cara pandang yang mengotak-ngotakkan lahan hanya sebagai sawah atau hanya sebagai kawasan industri sudah tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia yang semakin kompleks.

Lihat video: Full Presiden Prabowo Pastikan Ketahanan Pangan Jelang Lebaran Tetap Aman

"Kawasan industri dibaca hanya sebagai kawasan industri. Cara baca seperti ini mungkin cukup untuk masa ketika kebutuhan pembangunan masih sederhana. Tetapi dalam konteks Indonesia hari ini—yang harus serentak membangun ketahanan pangan, mempercepat energi bersih, menjaga lingkungan, menurunkan emisi, dan menarik investasi—paradigma itu mulai memperlihatkan keterbatasan yang serius," tuturnya.