1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan dan Reformasi Birokrasi Universitas Nusa Cendana (Undana) NTT, Prof. David B. W. Pandie, menilai kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT) pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia menekankan pentingnya strategi implementasi yang tepat untuk mencapai swasembada energi di bawah target ambisius Presiden Prabowo Subianto.
Prof. David menyarankan agar pemerintah mengkomunikasikan desain implementasi kebijakan EBT secara lebih jelas kepada publik. Menurutnya, masyarakat perlu memahami tahapan yang dilakukan dan indikator keberhasilan yang diterapkan. "Kebijakan pemerintah sudah ke arah yang benar, tetapi desain implementasi tahapannya perlu dikomunikasikan secara lebih jelas ke publik," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Ia juga menyoroti dua hal penting untuk mendukung swasembada energi. Pertama, edukasi terkait krisis energi akibat impor dan kebocoran subsidi, agar masyarakat bisa menggunakan energi secara bijak. Kedua, peran perguruan tinggi dalam melakukan riset EBT guna membangun generasi yang peduli energi.
Peran Teknologi dan Diversifikasi Energi
Prof. David menambahkan bahwa teknologi berperan penting dalam mempercepat transisi ke energi terbarukan. Tanpa teknologi, transisi ini bisa berjalan lambat. Di sisi lain, Prof. Fredrik Lukas Benu, pakar energi dari Undana NTT, menekankan pentingnya diversifikasi energi untuk mencapai target bauran EBT sebesar 19-23 persen pada 2030.
Prof. Fredrik menyarankan pemerintah mempertimbangkan daerah yang dapat menyuplai EBT nasional, seperti NTT yang memiliki sumber energi strategis seperti biomassa, energi surya, dan angin. "NTT diharapkan memberi suplai energi baru terbarukan untuk Bali, bahkan sudah ditawarkan juga untuk Jawa Timur," katanya.
Diketahui, pada 22 September 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rekor pertumbuhan bauran energi tertinggi sebesar 2 persen dalam satu tahun, sehingga mencapai 16 persen. Capaian ini selaras dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yakni 15,9 persen untuk 2025.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
