1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan uji coba penerapan biodiesel dengan campuran bahan nabati 50 persen (B50). Program ini menjadi langkah lanjutan setelah implementasi B40. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menuturkan uji coba B50 akan mempertimbangkan hasil studi ekonomi sebelum diberlakukan penuh.
“Nah, untuk bioenergi kita melihat ada sektor-sektor yang perlu kita dorong, biodiesel sudah B40, kita sedang menyiapkan uji untuk B50. Tapi nanti mandatorinya akan dilihat sektor studi perekonomiannya akan seperti apa. Jadi kita masih studi, yang pasti kita sedang menyiapkan,” kata Eniya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut dia, capaian B40 pada tahun pertama implementasi cukup menggembirakan. Penyerapan biodiesel mencapai 10 juta kiloliter atau hampir 70 persen dari target. Kebijakan B40 juga mencatat perkembangan baru dari sisi mekanisme harga.
Eniya menjelaskan, selama ini insentif hanya berlaku untuk Public Service Obligation (PSO), sementara mulai tahun ini pemerintah menerapkan harga pasar untuk sektor non-PSO. “Karena B40 itu baru tahun ini insentifnya hanya untuk PSO, jadi baru pertama kali kita terapkan harga market untuk non-PSO,” ujarnya.
Ia menekankan, penerapan B40 memberi dampak positif bagi industri dalam negeri. Serapan biodiesel berjalan baik dan mendorong pertumbuhan sektor bioenergi. “Jadi kita sudah melihat bahwa industri kita juga tumbuh, serapannya juga baik, dan kita lihat nanti biodiesel akan seperti apa,” kata Eniya.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan pemerintah menargetkan implementasi B50 dimulai pada 2026. Evaluasi tengah dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai komponen utama biodiesel.
“Kita dari Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE kan sudah melakukan konsolidasi. Jadi, kita mengharapkan B50 tahun 2026 itu bisa diimplementasikan. Ya berarti kalau B50, ketergantungan kita terhadap energi fosil itu kan bisa dikurangi,” kata Yuliot.
Menurutnya, kebutuhan FAME untuk program B50 diperkirakan mencapai 19 juta kiloliter. Saat ini pemerintah masih memetakan ketersediaan bahan baku. “Assessment ini kita lakukan untuk memetakan apakah ketersediaan FAME cukup, tapi kita dorong implementasi B50 pada 2026,” tuturnya.
Kebijakan biodiesel merupakan program jangka panjang yang telah dijalankan Indonesia lebih dari satu dekade. Sejak 2016 pemerintah menerapkan B20, meningkat menjadi B30 pada 2020, B35 pada 2023, dan tahun ini memasuki tahap transisi ke B45 sebelum melangkah ke B50.
Selain menekan ketergantungan terhadap impor solar, kebijakan biodiesel juga mendorong hilirisasi sawit dalam negeri. Dengan kapasitas produksi FAME yang terus ditingkatkan, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan energi nasional, penguatan industri sawit domestik, serta komitmen global menurunkan emisi karbon.
