2 hours ago
3
Militan Hamas membawa tas putih yang diyakini berisi jenazah sandera, setelah mengambilnya dari terowongan saat pencarian sisa-sisa sandera di Kota Hamad, Khan Younis, di Gaza selatan, Selasa, 28 Oktober 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Hamas mengecam upaya Kazakhstan memulihkan hubungan dengan Israel melalui bergabung dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords).
Dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat (7/11/2025), kelompok perlawanan Palestina itu menyebut langkah Kazakhstan tersebut sebagai bentuk pembenaran atas tindakan Israel yang telah membunuh lebih dari 68.800 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023.
“Deklarasi Kazakhstan untuk bergabung dengan Abraham Accords dan memperkuat hubungan dengan entitas kriminal Zionis (Israel) adalah langkah yang tidak bisa diterima dan memalukan,” kata Hamas dalam pernyataan resminya.
Kantor Presiden Kazakhstan sebelumnya membenarkan rencana negara itu untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemudian secara resmi mengumumkan Kazakhstan akan bergabung dengan negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.
Hubungan diplomatik antara Kazakhstan dan Israel telah terjalin sejak 1992, yang diperkuat melalui kunjungan pejabat tinggi dan pembukaan kedutaan besar di kedua negara.
Pada 2020, AS meluncurkan proses untuk memulihkan hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan serangkaian dokumen yang dikenal sebagai Abraham Accords. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko termasuk di antara negara-negara yang bergabung dalam perjanjian tersebut.
Gedung Putih juga telah menyatakan keinginan agar lebih banyak negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel selama masa jabatan kedua Trump sebagai presiden.
sumber : Antara
