5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit pada kisaran 2,48–2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu tidak jauh berbeda dari target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,53 persen.
“Dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan dan dinamika global, kebijakan fiskal terus dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Pendapatan negara ditargetkan berada dalam rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara ditetapkan pada kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.
Untuk mencapai target pendapatan tersebut, pemerintah akan menempuh langkah seimbang antara peningkatan penerimaan pajak dan menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan.
Optimalisasi basis pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data dan risiko, termasuk pemanfaatan sistem Coretax dalam pengelolaan data serta penyempurnaan kebijakan perpajakan.
Pemerintah juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan, integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan, serta peningkatan sinergi antarinstansi dan lembaga.
Kesepakatan perpajakan global disebut sebagai peluang untuk meningkatkan basis pajak, khususnya dari korporasi multinasional dengan sistem yang lebih seimbang dan adil.
Strategi lain mencakup pemberian insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur untuk sektor-sektor strategis guna mendorong akselerasi transformasi ekonomi.
Sementara itu, belanja negara akan difokuskan pada efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi anggaran agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan.
Sri Mulyani menyebut sejumlah program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pengembangan food estate, serta Koperasi Desa Merah Putih akan didukung melalui belanja negara yang efektif.
Kebijakan subsidi energi dan non-energi juga akan disempurnakan agar lebih tepat sasaran, seiring dengan peningkatan akurasi data program perlindungan sosial dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, memperbaiki layanan publik, serta memperkuat kemandirian daerah,” ujar Sri Mulyani.
sumber : ANTARA
