15 hours ago
12
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025. Raihan itu merupakan yang ke-9 kalinya diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, raihan itu merupakan bukti bahwa jajarannya konsisten dalam membuat laporan keuangan dari waktu ke waktu. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta selalu meraih opini WTP dalam 9 tahun terakhir.
"Pemerintah DKI Jakarta barusan mendapatkan dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-9 kali berturut-turut, dan ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terjaga dengan baik," kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).
Pramono menjelaskan, capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Pemprov DKI Jakarta juga melebihi target nasional. Ia mencontohkan, pada saat ini TLRHP yang dibuat Pemprov DKI Jakarta mencapai 85,44 persen, di atas target nasional sebesar 75 persen.
"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta dalam persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mempersiapkan secara sungguh-sungguh," kata mantan sekretaris kabinet (seskab) itu.
Tak hanya itu, Pramono mengungkapkan, jajarannya juga telah memulai tradisi baru untuk membuat laporan kepada publik sebelum menyerahkannya kepada BPK. Hal itu dilakukan untuk memastikan transparansi keungan Pemprov DKI Jakarta.
Meski begitu, ia mengakui, masih terdapat sejumlah catatan rekomendasi dari BPK. Pramono menyatakan, Pemprov DKI akan segera menyelesaikan rekomendasi yang diberikan BPK agar jalannya roda pemerintahan semakin baik.
"Harapannya, dari yang direkomendasikan, kami segera menyelesaikan dalam 60 hari ini, karena WTP bagi Pemerintah DKI Jakarta bukan hanya persoalan yang bersifat administratif, tetapi ini mencerminkan, menggambarkan bagaimana sistem keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta itu dipersiapkan, dilaporkan, dan sebagainya," katanya.
