2 hours ago
4
Salamah (42) dibantu anaknya membangun hunian sementara di lahan rumahnya yang hanyut akibat banjir bandang di Kota Lintang, Aceh Tamiang, Aceh, Ahad (21/12/2025). Sudah hampir satu bulan, Salamah tinggal di tenda pengungsian bersama penyintas lainnya.
REPUBLIKA.CO.ID,ACEH TAMIANG — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Aceh Tamiang menyediakan sebagian lahan yang dikelolanya untuk pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) para pengungsi Kabupaten Aceh Tamiang yang akan direlokasi.
Menurut Tito, lahan HGU merupakan lahan milik negara yang dikelola oleh pengusaha. Pada masa bencana ini, dia menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan lahan untuk hunian para pengungsi bencana.
“Perintah presiden semua tanah milik pemerintah pusat dan daerah wajib disiapkan untuk pembangunan huntap baik yang diperbaiki maupun direlokasi. Saya akan sampaikan ke Presiden kalau ada yang enggak mau dilepaskan haknya karena mereka sudah banyak menikmati lahan HGU,”kata Tito saat melakukan rapat dengan Bupati Aceh Tamiang, Wakil Gubernur Aceh, Kapolda Aceh hingga Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana (BNPB) di kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).
Dia mengatakan, lahan untuk pembangunan Huntap dan Huntara bagi warga penyintas bencana harus berstatus clean and clear. Menurut dia, Huntara akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Danantara. Untuk Hunian Tetap akan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat.
Tito pun meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan untuk rumah warga terdampak korban bencana dalam empat kategori. Pertama, rumah hilang. Kedua, rumah rusak berat. Ketiga, rumah rusak sedang dan keempat yakni rumah rusak ringan. Menurut dia, pendataan tersebut harus dilakukan agar pemberian bantuan menjadi tepat sasaran.
Menurut Tito, pemerintah juga menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi untuk membangun 500 Rumah Layak Huni di Aceh Tamiang. Untuk perumahan sisanya, pemerintah pusat akan yang akan melakukan pembangunan.
