Pertamina Kembangkan Biometrik demi Subsidi BBM dan Elpiji Tepat Sasaran

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA, – Pertamina Patra Niaga tengah mengembangkan sistem biometrik dan memperkuat basis data guna memastikan penyaluran BBM serta elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan mewujudkan sistem subsidi yang lebih akurat.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem subsidi tepat untuk kedua komoditas energi tersebut. “Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji,” ujarnya dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.

Sistem Biometrik untuk Elpiji 3 Kg

Untuk elpiji bersubsidi, Pertamina saat ini telah menerapkan Merchant Apps Pertamina (MAP) yang mewajibkan konsumen memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) saat membeli elpiji 3 kg. Sistem ini kini sedang dikembangkan lebih lanjut ke arah biometrik.

“Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik,” jelas Eko. Ia menambahkan bahwa penerapan pembelian elpiji 3 kg menggunakan biometrik saat ini masih dalam tahap pengujian.

Penguatan Basis Data Kendaraan

Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina saat ini menggunakan kode batang melalui aplikasi MyPertamina. Eko menjelaskan bahwa Pertamina juga menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan.

Penguatan basis data ini berkaitan erat dengan rencana pemerintah mengatur pembelian BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. “Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah,” kata Eko.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun atau 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, total anggaran pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi masyarakat pada desil 9-10 masih menunggu validasi data. Pemerintah saat ini masih memeriksa ketepatan data desil masyarakat untuk memastikan kebijakan penyaluran Pertalite bersubsidi tepat sasaran.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara