1 hour ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen tidak menunjukkan pelemahan dibandingkan tahun lalu karena masih lebih tinggi daripada kuartal II 2025 yang tumbuh 5,12 persen. Yusuf menyebut perlambatan dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen sebagian besar dipengaruhi faktor musiman.
"Kuartal pertama menikmati dorongan Idulfitri, pencairan THR, dan gaji ke-14, sementara kuartal kedua tidak lagi memiliki faktor tersebut," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Yusuf menyebut perlambatan ini secara teknis cukup wajar. Bahkan, hasilnya lebih baik daripada hampir seluruh proyeksi pasar yang berada di kisaran lima persen. "Jadi, pertanyaan utamanya bukan mengapa pertumbuhan melambat, tetapi apa yang menjadi sumber pertumbuhannya," lanjut Yusuf.
Yusuf menjelaskan kontributor terbesar justru berasal dari belanja pemerintah, terutama belanja barang yang melonjak tajam karena percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara akuntansi nasional, lanjut dia, belanja pemerintah memang menambah PDB.
Namun, ucap Yusuf, karakter pertumbuhan seperti ini berbeda dengan pertumbuhan yang lahir dari kenaikan pendapatan rumah tangga atau investasi sektor swasta yang memperluas kapasitas produksi. Yusuf menilai angka PDB bisa tetap tinggi tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan yang sebanding ketika mesin pertumbuhan lebih banyak ditopang APBN daripada aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sinyal itu juga terlihat dari manufaktur yang hanya tumbuh 4,52 persen, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sementara sektor pertambangan masih mengalami kontraksi," lanjutnya.
Padahal, sambung dia, manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penciptaan lapangan kerja formal. Ia menyebut kondisi pasar tenaga kerja juga menunjukkan pola yang sama.
"Tingkat pengangguran memang turun menjadi 4,68 persen dan jumlah pengangguran berkurang. Namun, indikator ini tidak otomatis berarti kualitas pekerjaan membaik," ungkap dia.
Yusuf menyampaikan lebih dari separuh tenaga kerja masih berada di sektor informal, sementara puluhan ribu pekerja mengalami PHK sepanjang semester pertama tahun ini. Artinya, sebagian masyarakat memang bekerja, tetapi semakin banyak yang berpindah ke pekerjaan dengan pendapatan yang tidak tetap dan perlindungan yang lebih rendah.
"Statistik pengangguran terlihat membaik, tetapi ketahanan pendapatan rumah tangga belum tentu ikut menguat. Interpretasi yang sama juga berlaku pada angka kemiskinan," ujar dia.
Yusuf mengatakan persentase penduduk miskin terus menurun, tetapi garis kemiskinan nasional masih sangat rendah sehingga keluar dari kategori miskin belum tentu berarti kondisi ekonomi rumah tangga sudah aman. Dia juga menyoroti jumlah kelompok rentan miskin yang hampir mencapai 68 juta orang.
Menurut Yusuf, kelompok ini hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat mudah kembali jatuh ketika menghadapi kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau guncangan ekonomi lainnya. Pada akhirnya, ucap dia, persoalan utamanya tetap daya beli.
"Kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir," sambung Yusuf.
Yusuf menyampaikan pertumbuhan konsumsi kelas menengah mulai melambat karena rumah tangga lebih memilih menahan belanja daripada berekspansi. Ia menilai gejala tersebut terlihat dari lemahnya penjualan ritel, turunnya keyakinan konsumen, hingga penerimaan pajak yang belum kuat.
"Di saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan risiko inflasi impor. Bahkan, deflasi pada Juli juga belum bisa langsung dianggap sebagai kabar baik karena kondisi tersebut juga bisa mencerminkan permintaan domestik yang masih lemah," kata Yusuf.
