Mantan mendikbudristek Nadiem Makarim saat menggelar konfrensi pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya buka suara terkait skandal dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan senilai Rp 9,9 triliun. Nadiem menegaskan siap memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus tersebut.
Tetapi, Nadiem meminta agar publik tak terburu-buru mengambil kesimpulan hukum atas proses hukum yang menyeret namanya ke dalam pusaran kasus yang saat ini ditangani di Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut. “Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Nadiem saat konfrensi pers di Dharmawangsa, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (10/6/2025).
Kata Nadiem, penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan salah satu tiang demokrasi. Dia menegaskan, sebagai salah satu warga negara yang mendukung penuh paham demokrasi, tentunya juga akan turut membantu otoritas penegakan hukum dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi.
Walaupun, kata dia, perkara korupsi tersebut, disebut-sebut selama ini diduga ada melibatkan dirinya sebagai mantan penyelenggara negara. “Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan ataupun klarifikasi apabila diperlukan. Dan saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikad baik, dan mana yang berpotensi menyimpang pelaksanaannya,” kata Nadiem.
Dia pun meyakinkan publik tentang dirinya selama ini yang tak pernah terlibat dalam praktik-praktik korupsi, baik pada saat menjabat sebagai mendikbudristek maupun sebagai warga negara yang saat ini di luar pemerintahan. Nadiem juga meminta kepada masyarakat untuk tak prematur dalam menyimpulkan masalah, sebelum adanya kepastian hukum atas kasus yang saat ini masih dalam penyidikan di kejaksaan.
“Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun adil. Tidak terburu-buru menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Dan saya percaya, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kejelasan dan keterbukaan,” ujar dia.
“Dan saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini, untuk menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun,” kata Nadiem.