5 hours ago
6
Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di balik citra sebuah negara yang tertutup rapat dari pandangan dunia, Korea Utara beroperasi di bawah rezim kediktatoran di mana satu kesalahan kecil dalam kebijakan ekonomi dapat mengakhiri karier, bahkan nyawa seorang pejabat senior.
Kepemimpinan Kim Jong Un tidak mengenal toleransi terhadap kegagalan, menciptakan suasana tegang dan kepatuhan mutlak di kalangan elite politik yang setiap saat dipertaruhkan nasibnya di hadapan sang pemimpin tertinggi.
Realitas keras kepemimpinan tersebut terlihat jelas ketika Kim Jong Un secara publik memecat seorang pejabat tinggi yang bertugas mengurus kebijakan ekonomi. Pemimpin Korea Utara itu mengecam keras anggota partai yang dinilainya "tidak kompeten" dan "kasar" dalam mengelola proyek strategis negara. Teguran publik yang jarang terjadi ini menggarisbawahi tekanan luar biasa yang dihadapi oleh para birokrat di Pyongyang.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Selasa (20/1/2026) bahwa individu yang dipecat adalah Wakil Perdana Menteri Yang Sung-ho. Pemecatan itu terjadi "di tempat" selama kunjungan lapangan Kim Jong Un ke Kompleks Mesin Ryongsong. Kim menganggap Yang, yang sebelumnya merupakan menteri industri permesinan, sebagai sosok yang "tidak layak dipercayakan dengan tugas-tugas berat".
"Sederhananya, itu seperti memasangkan gerobak ke seekor kambing – sebuah kesalahan yang tidak disengaja dalam proses penunjukan kader kami," kata Kim, menggunakan perumpamaan tajam untuk merendahkan pejabatnya tersebut. Pengganti Yang sendiri belum diumumkan.
Kompleks Mesin Ryongsong adalah salah satu pangkalan industri manufaktur utama di Korea Utara, yang terletak di provinsi Hamgyong Selatan. Fasilitas ini bukan sekadar pabrik biasa; ia adalah pusat vital yang memproduksi berbagai peralatan mesin berat, generator, dan komponen penting untuk industri militer serta sektor ekonomi kunci lainnya. Proyek modernisasi di kompleks ini diawasi secara pribadi oleh Kim Jong Un sebagai bagian dari dorongan swasembada industri di tengah sanksi internasional yang ketat.
Kemarahan Kim memuncak saat melihat proyek modernisasi tahap pertama di kompleks tersebut mengalami kesulitan. Ia menyalahkan para pejabat pembimbing ekonomi yang dianggapnya tidak bertanggung jawab dan terbiasa dengan sikap pesimisme, ketidakbertanggungjawaban, dan kepasifan. Kim bahkan memperingatkan bahwa para pembuat kebijakan ekonomi saat ini "hampir tidak mampu membimbing upaya penyesuaian kembali industri negara secara keseluruhan".
Teguran keras ini, yang digambarkan oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap sebagai kejadian langka, tampaknya bertujuan untuk memperketat disiplin di kalangan pejabat menjelang Kongres Partai Kesembilan. Pemecatan ini terjadi ketika Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa di Korea Utara bersiap untuk menetapkan tujuan kebijakan utama bagi negara tersebut.
sumber : Antara
