2 hours ago
4
Sepeda motor tertimbun lumpur di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (6/12/2025), luluh lantak akibat diterjang banjir bandang dan tanah longsor.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana yang telah menelan korban jiwa dan material yang sangat besar di tiga provinsi di Pulau Sumatera mengundang perdebatan cukup ramai di berbagai platform media sosial (medsos). Perdebatan terjadi di seputar penilaian publik atas kinerja pemerintahan pusat dalam menangani bencana, penyebab utama bencana, dan tuntutan atas status bencana nasional.
Median pun menggelar survei pengguna media sosial (medsos) yang dimaksudkan untuk mengungkap peta opini pengguna medsos di Indonesia. Apalagi, saat inik, jumlah pengguna medsos diperkirakan mencapai 120 juta hingga 147 juta orang.
"Oleh karena itu, hasil riset ini diharapkan bisa menjadi ‘input’ yang bermanfaat untuk semua pihak dalam proses penanganan bencana tersebut," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam paparan hasil survei terbaru secara daring di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menurut Marbun, survei yang diadakan lembaganya turut pula memetakan pendapat pengguna medsos atas beberapa isu politik terkini, seperti ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), isu geopolitik, dan kompetisi tokoh untuk pilpres 2029. Proses pengambilan data pada 9-13 Januari 2026, kuisoner disebarkan melalui medsos dengan target pengguna aktif medsos berusia 17 tahun sampai lebih 60 tahun, serta form pertanyaan disebar secara proporsional terhadap populasi di 38 provinsi.
"Target sampel sebesar 1.000 responden dan hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi publik pengguna media sosial di Indonesia," ucap Marbun.
Dari pertanyaan tanpa bantuan kuesioner, kata Marbun, Median menemukan bahwa mayoritas (66,2 persen) warganet menyatakan bahwa penyebab bencana banjir di Sumatera akibat penggundulan hutan. Kemudian, diikuti faktor curah hujan ekstrem 11,5 persen dan alih fungsi resapan 6,3 persen.
"Ada 38,3 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan pusat menangani bencana di Sumatera dan ada 59 persen yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan pusat tangani bencana di Sumatera," ujar Marbun.
