4 hours ago
4
Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden AS Donald Trump (tengah) dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban (kiri) saat upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian pada pertemuan tahunan ke-56 Forum Ekonomi Dunia (WEF), di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tak ada ketentuan wajib bagi Indonesia untuk membayar sejumlah uang atau donasi dalam keanggotaannya pada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan keanggotaan Indonesia dalam dewan adhoc bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut hanya memberikan komitmen dalam partisipasi membantu pembangunan di Gaza yang porak-poranda akibat serangan entitas penjajah Zionis Israel.
“Mengenai donasi, bahwa memang tidak ada kewajiban (Indonesia) untuk membayar sebagai anggota BoP,” kata Nabyl saat konfrensi pers di Kemenlu, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
“Namun Indonesia memang memiliki komitmen untuk berkontribusi yang tujuannya adalah untuk membantu rekonstruksi di Gaza,” sambung dia.
Berapa besaran komitmen Indonesia dalam berkontribusi untuk rekonstruksi Gaza melalui BoP tersebut? Nabyl mengatakan, belum ada angka pasti. “Ini (besaran nilai donasi) nantinya akan dilakukan hal teknis yang akan dibahas untuk jumlah dan sebagainya,” ujar Nabyl.
Namun dia menegaskan berapa pun nilai pastinya tentunya bakal tetap mempertimbangkan kemampuan, serta mengikuti mekanisme penganggaran nasional. “Dan akan mengikuti ketentuan nasional,” kata Nabyl.
Nilai donasi, atau iuran Indonesia sebagai anggota BoP ini dikabarkan pada angka 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17 triliun. Nilai sumbangan materil belasan triliun itu menjadi salah satu bagian yang paling dikritik di dalam negeri.
Namun beberapa kesempatan, pemerintah sempat menerangkan donasi Rp17 triliun itu tentatif setelah tiga tahun. Menlu Sugiono beberapa waktu lalu pernah menjelaskan, partisipasi Indonesia dalam BoP bersifat ajakan. Dan Indonesia melihat partisipasi dalam BoP sebagai usaha untuk tetap mengambil peran untuk membantu perdamaian di Palestina.
“Tidak ada (iuran RP 17 triliun). Itu semua negara yang diundang, itu entitle untuk menjadi member (anggota) selama tiga tahun,” ujar Sugiono beberapa waktu lalu. Dan sejumlah pemerhati kebijakan internasional menilai, iuran 1 miliar dolar tersebut baru akan dibayar jika Indonesia menghendaki sebagai anggota tetap di dewan BoP.
