2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kecelakaan maut yang melibatkan PO Bus Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, pada Senin (22/12/2025) dini hari menjadi alarm keras bagi kesiapan transportasi nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Peristiwa yang menewaskan 16 orang tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan kelayakan armada.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa tragedi ini adalah early warning atau peringatan dini yang tidak boleh diabaikan. Mengingat, mobilitas warga pada Nataru tahun ini diprediksi mencapai angka fantastis, yakni 119,5 juta orang, dengan konsentrasi pergerakan terbesar di Pulau Jawa.
"Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun," ujar Syaiful Huda, Selasa (23/12/2025).
Dengan mayoritas mobilitas yang diprediksi berpusat di Pulau Jawa, titik-titik rawan seperti simpang tol dan jalur wisata harus mendapatkan pengawalan ekstra. Huda berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan penyedia jasa jalan tol dapat mencegah terulangnya insiden memilukan seperti yang dialami PO Bus Cahaya Trans.
"Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik," ujar Huda.
Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk segera mengimplementasikan strategi komprehensif guna memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
Khusus untuk moda transportasi bus, Huda menuntut Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh. Ia tidak ingin spekulasi mengenai ketidaklayakan armada atau perilaku ugal-ugalan sopir akibat tekanan kerja menjadi fenomena umum di masa puncak liburan.
"Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus 'zombie' atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan," ujar politisi PKB tersebut.
Selain kelayakan unit, Huda juga menyoroti aspek kesehatan dan jam kerja para pengemudi. Menurutnya, intensitas kerja yang tinggi selama masa Nataru seringkali membuat awak bus kelelahan, yang berujung pada menurunnya konsentrasi di jalan raya.
"Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka," kata Huda.
