Wakil DPRD Ono Surono akan Panggil PSDA Soal Pembongkaran Bangunan di Kawasan Irigasi Subang

5 hours ago 5

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono akan memanggil Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Panggilan tersebut dilakukan, terkait dengan rencana pembongkaran bangunan di kawasan sempadan irigasi Curug Agung sepanjang Jalan Raya Dawuan, Kabupaten Subang.

Selain itu, menurut Ono, pihaknya juga akan mengundang Bank BJB untuk mengonfirmasi pemberian dana kerohiman/ kompensasi terhadap pedagang di pinggir jalan kawasan perkebunan karet Wangunreja, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang.

"Kami mendapat aspirasi dari warga Dawuan Subang yang bangunannya akan digusur, karena

lahan yang disengketakan merupakan aset milik pemerintah dari beberapa instansi, seperti Perum Jasa Tirta II, Dinas SDA, dan Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Selain warga, pedagang di Wangunreja juga digusur dan menurut informasi diberi dana kerohiman dari BJb dengan kisaran Rp. 5 -10 juta," ujar Ono kepada media, Selasa (20/5/2025).

Ono mengatakan, 16 warga pemilik bangunan di kawasan sempadan irigasi Curug Agung menolak digusur, karena memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat yang resmi. "Jadi pihak pemerintah harus mengecek dan benar-benar melakukan kajian jangan sampai dibongkar-bongkar sehingga membuka peluang masyarakat untuk menggugat pemerintah. Jadi, menurut saya harus dibicarakan dengan baik-baik," katanya.

Sebelumnya, petugas gabungan telah membongkar ratusan bangunan liar di pinggir jalan kawasan perkebunan karet Wangunreja, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi pada 19 April 2025.

Selain pembongkaran bangunan, Ono Surono juga menyoroti penutupan lima lokasi tambang ilegal di Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang, Kabupaten Subang.

"Namun di lapangan ternyata lokasi tambang yang berizin pun dibongkar dan tidak diperpanjang lagi izinnya. Padahal kita tahu, di Subang itu sedang banyak pembangunan, masak harus mengambil material dari tempat yang jauh. Tapi tentunya kita tetap akan memerhatikan lingkungan. Nanti kita akan undang pihak-pihak yang terkait," paparnya. 

Read Entire Article
Politics | | | |